BREAKINGNEWS.CO.ID - Seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama Rudangta 'Ruth' Sitepu, yang tinggal di Malaysia, dikabarkan hilang sejak Maret 2017 lalu. Akan tetapi, hingga sampai saat ini kasusnya belum juga menemukan titik terang.

Menurut laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang diterima Breakingnews.co.id, Rabu (27/3/2019), Ruth dilaporkan hilang bersama dengan suaminya yang merupakan warga Malaysia, Joshua Hilmy. Keduanya diketahui bermukim di Petaling Jaya, Selangor. Keduanya menikah dengan adat Batak pada 2006 lalu. Ruth kemudian dibawa oleh suaminya yang merupakan seorang pendeta ke Malaysia satu tahun kemudian.

Pada 2009, Ruth kembali ke Medan, Sumatera Utara karena ayahnya wafat. Setelah itu dia kembali ke Malaysia. Selama itu pula keluarga Ruth hanya berkomunikasi dan bertukar kabar melalui telepon dan media sosial Facebook Messenger. Akan tetapi, sejak November 2016 Ruth sudah tidak pernah lagi membalas pesan-pesan dari keluarga.

Pada Maret 2017, seorang kerabat di Malaysia mengabarkan kepada keluarga di Medan ada laporan Ruth dan Joshua hilang. Yang membuat laporan adalah tuan rumah tempat Ruth dan Joshua bermukim. Akan tetapi, laporan itu ditolak Kepolisian Malaysia dengan alasan yang mengadu bukan keluarga. Polisi beralasan penyelidikan mereka mentok karena tidak ada data yang jelas mengenai Ruth dan suaminya.

Di sisi lain, ada dua orang pemuka agama yang juga dilaporkan hilang tidak berselang lama. Yakni Raymond Koh yang merupakan pemuka Kristen dilaporkan hilang pada Februari 2017, dan Amri Che Mat yang merupakan tokoh Syiah pada November 2017. Kemudian pada Februari 2018, keluarga Ruth di Medan berangkat ke Malaysia untuk membuat laporan. Mereka lantas melapor ke KontraS pada 26 Juni 2018.

KontraS dan kuasa hukum keluarga Ruth dari firma hukum Lubis, Santosa dan Maramis (LSM) melaporkan kejadian ini kepada Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia-Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal ini dilakukan pada Oktober 2018. Direktur PWNI-BHI, Lalu Muhammad Iqbal, sudah dihubungi untuk meminta konfirmasi mengenai masalah ini. Akan tetapi, dia belum memberikan pernyataan apapun.