BREAKINGNEWS.CO.ID - Direktur Indopolling, Network Wempy turut menyoroti ada kabar yang beredar terkait dengan warga negara asing (WNA) yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Menurutnya, perlu adanya investigasi mengenai kepemilikan KTP elektronik tersebut.

"Sebab untuk memperoleh KTP tidaklah mudah. Harus melengkapi berbagai persyaratan awal, misalnya surat keterangan dari RT dan RW serta harus memiliki Kartu Keluarga. Apalagi warga negara asing, sangat tidak mudah untuk memperoleh KTP," kata Wempy kepada breakingnews.co.id, Kamis (28/2/2019).

Dirinya pun khawatir jika hal ini sengaja dibuat oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertenu juga. Terlebih di tahun politik saat ini, bisa saja hal itu digunakan untuk kepentingan elektoral salah satu kandidat di Pemilu 2019.

"Saya khawatir isu-isu seperti ini sengaja diciptakan oleh kelompok tertentu agar mendapatkan dampak politik dan dampak elektoral. Bagi pihak yang dituduhkan telah memberikan atau menerbitkan KTP kepada WNA tentu mendapatkan dampak yang negatif baik secara politik maupun secara elektoral," ucapnya.

"Apalagi saat ini kita sedang menghadapi musim politik yang akan digelar pilpres dan pileg. Setiap isu yang berkembang di masyarakat, sangat sulit untuk tidak dikaitkan dengan kepentingan politik," imbuhnya.

Untuk itu, dirinya pun meminta kepada masyarakat untuk lebih cerdas dan teliti dalam menerima suatu informasi. "Dengan demikian, warga mesti lebih cerdas dalam mencerna setiap informasi yang berkembang. Jangan mudah percaya terhadap setiap informasi sebelum mendapatkan informasi yang tepat dari sumber yang jelas dan dapat dipercaya," tegas Wempy.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat bicara terkait dengan temuan salah satu warga negara asing (WNA) yang memiliki KTP elektronik. Adapun pemberitaan yang membuat heboh di media sosial itu terkait dengan pengguna KTP elektronik atas nama Guohui Chen dengan NIK 3203012503770011. Setelah ditelusuri dengan NIK yang sama terdapat data yang berbeda yakni dimiliki atas nama Bahar.

Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan jika pihaknya setelah mendapatkan pemberitaan tersebut langsung melakukan pengecekan. "Saya minta langsung kepada KPU Jawa Barat untuk melakukan pengecekan. Melakukan pengecekan di Kabupaten Cianjur. Jadi KPU sudah berkoordinasi dengan Dukcapil, dengan rekan-rekan Bawaslu untuk melakukan pengecekan dan bertemu dengan pemilik tersebut," kata Viryan kepada wartawan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

"Ternyata, NIK itu atas nama bahar. (Sambil menunjukkan bukti). Maka yang terjadi adalah kesamaan nik dengan data yang berbeda. Ini yang kami temukan di lapangan. KPU sudah memverifikasi faktual terhadap data tersebut. Temuannya demikian," jelasnya.