BREAKINGNEWS.CO.ID - Rekonsiliasi Presiden Joko Widodo dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan juga menyinggung pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Namun sejak pertemuan kedua kandidat Presiden di Pilpres 2019, Sabtu (13/7/2019), kabar Rizieq,  pulang ke Indonesia belum juga muncul.

Menanggapi pertanyaan itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan jika Rizieq Shihab memiliki masalah pribadi. Hal itu pula yang membuatnya terhambat kembali ke Tanah Air.

"Yang bersangkutan (Rizieq) masih menghadapi problem pribadi dengan tinggalnya di Arab Saudi yang melebihi batas waktu atau overstay," ujar Wiranto sesuai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Dalam rakortas ini, hadir pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala BNPT Suhardi Alius.  

Dalam kesempatan itu Wiranto meluruskan, anggapan sebagian pihak yang menyebut pemerintah Indonesia menghalangi kepulangan Rizieq. Wiranto menegaskan pemerintah Indonesia tidak ada tujuan untuk menghalangi Rizieq kembali ke Tanah Air. Ia juga menuturkan tidak ada rekayasa dalam kasus ini.

"Soal pemulangan Rizieq ini dibincangkan di masyarakat dengan sumber yang bermacam-macam. Kalau ada berita yang menyatangkan bahwa Rizieq ditangkal masuk ke Indonesia, itu tidak ada. Tidak ada rekayasa juga ya," kata Wiranto.

"Sementara Rizieq memang harus menyelesaikan dulu kewajibannya selama tinggal di Arab Saudi yang dianggap melanggar aturan, jadi itu masalah Rizieq," katanya.

Menurut Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, Rizieq harus membayar denda overstay lebih dulu di Madinah. Denda ini sebagai syarat agar dapat kembali ke Indonesia.  Ia juga mengatakan visa yang dimiliki Rizieq telah habis masa berlakunya pada pertengahan 2018.

Sementara visa yang diajukan Rizieq berjenis multiple entry. Artinya, setiap tiga bulan Rizieq harus keluar dari Arab Saudi untuk memperbarui izin visa. Dengan demikian, menurut Agus, besaran denda yang harus dibayarkan pimpinan FPI itu mencapai mencapai Rp 110 juta per orang.

Bukan Soal Denda

Lain halnya dengan alasan yang dikemukakan Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut mantan Juru Bicara calon presiden dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto, persoalan kewajiban membayar denda overstay bukan kendali. Ia yakin Rizieq belum bisa pulang bukan karena masalah itu. 

Dahnil menyatakan, Rizieq telah dua kali hendak bertolak dari Arab Saudi. Ketika sudah berada di bandara, pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi melarang Rizieq untuk terbang ke luar wilayah Arab Saudi. Saat dikonfirmasi oleh pihak Rizieq Shihab, Pemerintah Arab Saudi meminta pihak Rizieq menanyakannya langsung ke Pemerintah Indonesia.

"Ketika pihak HRS (Habib Rizieq Shihab) setidaknya dua kali ingin keluar dari Arab Saudi bahkan sudah di Bandara. Beliau tidak bisa terbang keluar Arab Saudi," ujar Dahnil. "Pihak Habib sempat bertanya kepada pihak Pemerintah Arab Saudi, menurut mereka 'silakan berkomunikasi dengan "pemerintah Anda'".

Menurut Dahnil, perlu ada campur tangan pemerintah untuk memulangkan Rizieq Shihab. Dahnil menilai, pemulangan Rizieq Shihab juga dapat menjadi bagian dari wacana rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

"Makanya, saya yakin Pak Jokowi, Pak JK (Wapres Jusuf Kalla) mau dan akan membuka 'portal' tersebut sehingga HRS bisa kembali, demi keguyuban nasional kita. Ini penting  untuk mengubur dendam politik," kata Dahnil.

Rizieq sudah bertolak ke Mekkah, Arab Saudi, sejak April 2017 untuk menunaikan ibadah umrah. Sejak itu, hingga kini ia belum pulang ke Tanah Air. Jika memang harus membayar denda overstay di Arab Saudi, dirinya dan keluarganya, Rizieq diperkirakan harus mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah.