BREAKINGNEWS.CO.ID – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengajak diskusi wakil peserta Aksi Bela Tauhid II saat diterima di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018). Mereka menyampaikan tuntutannya terkait pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid saat peringatan Hari Santri Nasional di Garut, jawa barat.

Sepuluh orang perwakilan yang diterima oleh Wiranto  terdiri dari  Jubir Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath, Habib Hanif, Ust Asep Syarifuddin, KH Nasir Zein, Ust Awit Masyuri, Egi Sujana, Ust Maman S, Abah Ra'ud, dan Ibu Nurdiyati.

Wiranto tampak didampingi Sekretaris Menko Pulhukam Mayjen Agus Surya Bakti serta Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmato. “Sambil kita menunggu perwakilan yang bertemu Menteri Polhukam, kita dengarkan orasi dari para ulama,” ucap orator dengan pengeras suara di atas mobil komando. Pertemuan pun masih berlangsung.

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, dalam orasinya mengatakan tujuan aksi sendiri meminta pemerintah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengakui bahwa bendera yang dibakar oknum Banser di Garut adalah Bendera Tauhid. Bukan bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Mereka masih mengalihkan, membuat alibi, bahwa itu bendera ormas tertentu padahal faktanya dari sudut agama, Undang-undang, bahkan dari ADART tidak ada yang menyebutkan itu bendera ormas. Artinya itu faktanya adalah bendera tauhid yang dibakar. Sampai saat ini belum ada dari pemerintah maupun PBNU menyatakan hal itu,” kata Slamet.

Selain itu, peserta Aksi Bela Tauhid menuntut pemerintah yakni penegak hukum menenegakkan hukum seadil-adilnya baik kepada pembakar bendera maupun aktor intelektual dibalik aksi pembakaran tersebut.

Wiranto sebelumnya mengatakan siap menerima wakil pengunjuk rasa. Ia akan mengajak diskusi terkait keinginan mereka. “Demo kan tuntutannya meminta maaf pelaku dan supaya diadili, gitu kan? Saya sudah rapat dan memang kita minta pelaku untuk meminta maaf. Mereka sudah minta maaf tapi bukan berarti nggak diusut kasusnya,” katanya di Kompleks Itana Bogor, siang tadi. “Polisi langsung mengusut sehingga langsung jadi tersangka, soal pidana, polisi yang lebih tau.”

Sejumlah wartawan yang berada di Kantor Kemenko Polhukam tidak diperkenankan untuk meliput jalannya pertemuan tersebut.

Di halaman depan kantor Kemenko Polhukam aparat kepolisian dari Brimob berjaga-jaga. Tak hanya itu, kendaraan taktis milik Polri, salah satunya water cannon juga standby di depan kantor Kemenko Polhukam.