Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi (TIA) Senin (20/11/2017). Ia akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proses perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Transmart di Kota Cilegon.

Juru Bicara KPK Febri Diasyah membeberkan selain Iman, KPK juga memanggil Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon Tubagus Donny Sugihmukti (TDS) dan Kepala Dinas DPM PTSP Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Cilegon, Ahmad Dita Prawira (ADP).  KPK juga memanggil Projek Manager PT Brantas Abipraya, Bayu Dwinata Utama (BDU); Legal Manager PT KIEC, Eka Wandoro (EWD); dan Hendy (HE) selaku pihak swasta yang dipanggil. "Mereka akan dimintai keterangan sebagai tersangka," kata Febri, Senin 20 November 2017.

Dalam kasus ini, Tubagus Iman diduga kuat telah menerima suap Rp1,5 miliar untuk memuluskan proses perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Transmart yang akan dibangun di Lapangan Sumampir, Jalan Yasin Beji, Kebon Dalem, Kota Cilegon.

Pihak penyuap, yakni PT KIEC dan PT BA memberikan uang suap ke Iman melalui dana CSR pada Cilegon United Football Club. Saat penangkapan, penyidik menyita uang tunai Rp1,125 miliar dari perjanjian Rp1,5 miliar.

Dana tersebut sebagian dipakai untuk kepentingan klub tersebut. Bahkan KPK sempat memanggil Ketua Komite Eksekutif Bidang Kompetisi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Yunus Nusi. Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap proses perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) Transmart di Cilegon, Banten.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TDS (Tubagus Donny Sugihmukti, direktur utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah. Belum diketahui secara pasti apa kaitan Yunus dengan korupsi tersebut. Namun menurut beberapa sumber menyebut pemberian uang terkait dengan masalah wasit di kompetisi. 

KPK menjerat Iman dan Ahmad Dita sebagai pihak penerima dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Sementara, Hendry, Tubagus Donny, Eka Wandoro dan Bayu Dwinanto sebagai pihak pemberi, dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.