BREAKINGNEWS.CO.ID - Kepastian bergabungnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (YIM) menjadi kuasa hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut satu, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tidak hanya membuat kubu Prabowo Subianto keteteran. Namun keputusan Yusril tersebut cukup mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia, mengingat Prabowo jauh sebelumnya telah bermesraan dengan kubu oposisi bahkan intes melakukan kritik kepada pemerintahan Jokowi.

Selain itu Yusril juga selama ini selalu bersama dengan barisan ulama yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212. Dari semua bukti itu maka semua publik tentu berpikir ia akan lebih cenderung ke Prabowo-Sandi.

"Walau demikian, kenyataanya ini tentu dapat dinilai memiliki nilai pragmatisme. Setiap partai sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar ambang batas atau presidential threshold apalagi seperti partai PBB yang kecil," kata Direktur Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Fadlin Guru Don (FGD) kepada breakingnews.co.id saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Jum'at (9/11/2018).

Dengan standar itu, lanjut Fadlin, maka sikap YIM sebagai ketua umum bisa dianggap wajar karena ketua umum memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan serta membesarkan nama partainya.

"Walaupun YIM mengakui melakukan itu atas dasar profesionalisme tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sikap itu memiliki nilai pragmatis," tegas Fadlin.

"Langkah ketua umum PBB itu tidak sedikit kader partainya yang keberatan atau kecewa. Tetapi kekecewaan kadernya seharusnya tidak perlu karena mereka harus mengutamakan nasib partai," sambungnya.

Untuk itu, dirinya pun berpendapat jika reaksi itu dipertotontonkan, maka citra partai bukan mendapat kekuatan tetapi justru melemahkan karena terlihat perpecahan. Untuk sekarang, PBB sedang sesak napas maka harus diatur napasnya sebaik mungkin sehingga bisa bertahan hidup.

"Sebagai saran saya kepada kader partai PBB agar mengikuti alur ketua umumnya demi menjaga kestabilan partai. Bisa saja upaya YIM itu memiliki orientasi yang menguntungkan buat PBB. Keberpihakan partai mau ke Jokowi atau ke Prabowo itu bukan menjadi target utamanya. Tetapi seirama dan senada saat ini adalah hal yang terpenting untuk menjaga pondasi partai," ujar Fadlin yang juga dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta ini.

"Jika reaksi yang terlihat memecah belah justru PBB akan berpotensi tidak bisa bertahan, mengingat peta politik partai besar yang sudah terkapling disemua daerah," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra secara resmi menyandang status sebagai pengacara untuk pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019. Kepastian penunjukan pengacara kawakan ini diketahui setelah Yusril menyebut sendiri tentang hal itu. Saya setuju untuk menjadi  lawyer-nya kedua beliau itu," kata Yusril di Jakarta Senin (5/11/2018).

Terkait asal mula posisinya itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menjelaskan bahwa semua berawal dari pertemuannya dengan ketua Tim Kampanye Nasional  (TKN) Jokowi-Amin, Erick Thohir, beberapa waktu lalu.” Pekan lalu, saya bertemu dengan pak Erick Thohir di Hotel Mulia. Saat itu beliau menyampaikan salam dari pak Jokowi dan saya pun membalasnya dengan hal sama melalui pak Erick. Selain itu kami bincang-bincang dan Pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi lawyer-nya Pak Jokowi-Pak Kiai Ma'ruf Amin dalam kedudukan beliau sebagai paslon capres-cawapres," ungkap Yusril.