BREAKINGNEWS.CO.ID-Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus beranggapan wacana yang dimuat PKS soa penghapusan pajak kendaraan motor hanya sekedar ajang cari popularitas, karena  belum ada  pengkajian. Hal itu dimaklumi mengingat pemilihan presiden RI akan dilangsungkan pada 2019 mendatang.

“Jangan asal ngomong, jangan mewacanakan hal yang belum tentu dilaksanakan, jangan memberi PHP (pemberi harapan palsu),” tegas Bestari saat dihubungi, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Bestari menjelaskan, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah pelayanan psca pemberian pahjak yakni dengan merapihkan lahan-lahan yang dapt digunakan sebagai parkir kendaraan. “Jangan latah jelang pemilu gitu,” jelasnya.

Menurutnya penghapusan pajak kendaraan motor bisa saja dilakukan namun perlu dilakukan pengkajian seperti dampak-dampak jika pajak dihentikan atau dampak terhadap kendaraan mobil pribadi apabila pajak motor dihentikan. Artinya untuk mengeluarkan sebuah wacana ataupun rencana harus mengetahui sebab dan juga akibat.

“Bisa saja selama tidak melanggar UU. Jadi sebaiknya sebelum di kaji jangan latah di tengah jalan bilang mau bebaskan pajak a b c. Kenapa cuma motor? Kenapa enggak mobil dan pajak lainnya . Bebaskan aja semua. Tapi kan enggak begitu,” pungkas Bestari.

Sebelumnya wacana penghapusan pajak kendaraan motor muncul setelah Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf membuat pernyataan akan berjuang terhadap rancangan undang-undang (RUU) penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilu 2019.

Berdasarkan data realisasi, penerimaan pajak DKI terhadap kendaraan motor mencapai Rp7.2 triliun, penerimaan pahak bebas bea balik nama kendaraan (BBNKB) sebesar Rp4.6 triliun dan penerimaan pahak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebanyak Rp1 triliun.