JAKARTA- Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Plasidus Asis Deornay SH turut mengomentari upaya Panja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) DPR dan pemerintah saat ini memasukkan pasal tindak pidana korupsi dalam RKUHP. Pria yang akrab disapa Asis ini mempertanyakan hal krusial dalam dalam RKUHP tersebut. 
 
"Ketika RKUHP dibahas dan mau diundangkan oleh DPR maka pertanyaan yang paling krusial adalah Apakah RKUHP sudah melalui proses kajian yang mendalam, cermat dan teliti? Apakah sudah dipikirkan dampak sosialnya ketika RKUHP disahkan dan kemudian dipraktekkan pada penegakan hukum? dan Implikasinya pada masyarakat?," ujar Asis kepada BreakingNews.co.id, Kamis (14/6/2018). "Jika kita memahami hukum untuk tujuan yang baik, benar dan adil misalkan, maka pasal-pasal yang diusulkan atau yang direvisikan itu perlu mempertimbangkan dua hal-hal diatas," tambahnya. 
 
Menurut pria Lulusan Hukum Pidana Universitas Bung Karno ini, dalam tatanan hukum di Indonesia dikenal adanya dua asas yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Pertama kata Asis, Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum.
 
1. Asas lex posteriori derogat legi priori (peraturan yang baru akan menghapus peraturan yang lama), misalnya UU No. 13 Tahun 1965 diganti dengan UU No.14 Tahun 1992 tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 
2. Asas lex speciali derogat legi generali (peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum), misalnya KUH Dagang dapat mengesampingkan KUH perdata dalam hal perdagangan.
 
3. Asas lex superior derogat legi inferior (peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), misalnya Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.
 
Kedua kata Asis, asas hukum khusus yakni asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu. Misalnya. 1. Dalam hukum perdata berlaku asas pacta sunt servanda (setiap janji itu mengikat), asas konsensualisme. 2. Dalam hukum pidana berlaku Presumption of innocence (asas praduga tak bersalah), asas legalitas.
 
"Nah, pengertian asas hukum dan macam-macam asas hukum sangat penting bila kita ingin suatu peraturan hukum lebih mendalam. Ini barometer atau kajiannya agar RKHUP benar-benar memiliki nilai manfaat dan nilai legalitas yang kuat," jelasnya.  Jika tidak kata Asis, jangan dipaksakan untuk diundangkan agar tidak menimbulkan implikasi-implikasi yang tumpang tindih antar lembaga dan bahkan ketidakadilan baru dalam penegakan hukum. 
 
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menyatakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus tindak pidana korupsi tetap berlaku, meski beberapa ketentuan diatur dalam RKUHP. Hal itu disampaikan terkait polemik dimasukannya tindak pidana korupsi ke dalam pasal-pasal pada Rancangan Undang-Undang KUHP.
 
“KPK dalam RKHUP bahkan dipertegas dan diperjelas sehingga kekhususan UU yang dimiliki oleh lembaga yang lex spesialis seperti BNN (Badan Narkotika Nasional) dan KPK tetap berjalan dan dipertegas di UU KUHP itu tetap berjalan ada dan berjalan sesuai dengan fungsi, dan mengacu pada itu,” kata Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6/2018).
 
Kewenangan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK secara khusus sehingga tak terpengaruh dengan KUHP. KPK, kata Bamsoet, masih tetap memiliki kewenangan menangani perkara korupsi, termasuk seluruh ketentuan yang diatur dalam RKUHP.