BREAKINGNEWS.CO.ID – Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola Zulkifri dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subside 6 bulan kurungan dan pencabutan hak polik selama 5 tahun oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi PAN tersebut disebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi kasus gratifikasi dan suap di Provensi Jambi. Menanggapi hal tersebut Zumi Zola mengaku hanya ingin bertobat. 

“Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa 8 tahun penjara pidana denda Rp 1 miliar dengan subsider 6 bulan penjara,” kata Jaksa Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Jaksa juga menyatakan jika perlakuan terdakwa Zumi Zola bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan menciderai amanta rakyat. Selain itu, Iskandar menambahkan jaksa meminta hakim menjatuhkan pidana tambahan dengan mencabut hak politik Zumi Zola selama 5 tahun setelah menjalani hukuman penjara.

Tidak banyak tanggapan yang disampaikan Zumi atas tuntutan tersebut. Kepada Majelis Hakim, dia hanya memohon izin untuk berobat. "Mohon izin untuk berobat, itu saja Yang Mulia," ujar Zumi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Selain dinyatakan bersalah, permohonan untuk mengajukan diri menjadi justice collaborator kepada KPK juga ikut ditolak oleh Jaksa KPK. "Kami penuntut umum berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan," ujar jaksa membacakan surat tuntutan Zumi Zola.

Penolakan ini disampaikan jaksa pada KPK dengan sejumlah alasan. Pertama, Zumi Zola disebut jaksa pihak yang paling bertanggungjawab dalam perkara terebut sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap terkait pengesahan APBD 2017 dan APBD 2018.

Kedua, keterangan Zumi Zola yang diungkapkan di penyidikan maupun di sidang pengadilan menurut jaksa KPK belum signifikan dan belum bersifat menentukan untuk membongkar pelaku tindak pidana lain atau untuk membongkar adanya tindak pidana korupsi lain.

"Namun apabila keterangan terdakwa tersebut cukup berguna untuk pembuktian perkara lainnya yang dilakukan di kemudian hari, maka terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan untuk diberikan surat keterangan bekerjasama dengan aparat penegak hukum," papar jaksa.

Sidang pun dinyatakan ditunda sampai 22 November 2018. Agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan pledoi atau pembelaan dari Zumi.

Dalam perkara ini, KPK mendakwa Zumi Zola menerima gratifikasi senilai Rp 40,44 miliar dan US$ 177.300 dari para rekanan terkait sejumlah proyek di pemerintahan Provinsi Jambi. KPK menyatakan, Zumi menerima gratifikasi dari tiga orang dekatnya yaitu mantan Kepala Dinas PUPR Arfan, lalu Apif dan Asrul Pandapotan Sihotang selaku mantan bendahara dalam tim kampanye Zumi saat maju dalam Pemilihan Gubernur Jambi.