BREAKINGNEWS.CO.ID- DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta kepada DPR untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasannya. KNPI memaklumi gelaran pemilu serentak 2019 yang tahapan pelaksanaannya telah berlangsung tahun 2018. 
 
"Tetapi situasi itu bukan dalih bagi legislator untuk membiarkan tata kelola pemerintahan berjalan minim pengawasan," ujar Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus di Jakarta, Minggu (26/8/2018). 
 
Dari catatan yang dihimpun KNPI, terdapat sejumlah persoalan yang sejogyanya mendapat atensi DPR RI. Pertama; terdampaknya perekonomian nasional akibat tekanan kurs dollar terhadap rupiah sekaligus tata kelola utang luar negeri. 
 
Belajar dari pengalaman sebelumnya, pondasi perekonomian Indonesia belum terlalu tangguh menghadapi efek terburuk dari gejolak moneter luar negeri. Meski selalu dapat melewati masa krisis, tetapi upaya pemulihannya juga menguras banyak energi. Sebab itu, perlu upaya lain untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional yang tidak hanya bertumpu pada sektor fiskal semata, tetapi juga mendorong proses industrialisasi dalam negeri; 
 
Kedua. Netralitas TNI/Polri sebagai institusi yang seharusnya dapat berdiri netral dan tidak dilibatkan ke langgam politik praktis. Kita bersepakat untuk menyudahi rezim otoriterianisme Orba dan mengawali masa transisi politik pasca reformasi 1998. Proses demokrasi yang telah berlangsung satu dekade dan sudah mendapat pengakuan luar negeri sekiranya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk mendorong proses demokrasi ke arah yang lebih berkualitas; 
 
Ketiga; praktik intoleransi dan kecenderungan penggunaan politik SARA. Munculnya kasus hukum Meliana yang disertai oleh aksi pembakaran vihara, menunjukkan betapa rawannya kelompok masyarakat beragama di Indonesia untuk disulut dan diprovokasi melakukan tindak kekerasan dan main hakim sendiri. 
 
Pada dimensi yang lebih luas, KNPI meminta kepada elit politik untuk menyudahi penggunaan politik SARA untuk kepentingan politik sempit. Yang tidak hanya berpotensi menyulut kegaduhan pada konteks lebih jauh, adalah mempertaruhkan ikatan kebangsaan Indonesia yang dibangun oleh keragaman dan kemajemukan yang diikat oleh tali jiwa kebangsaan bernama Bhinneka Tunggal Ika; 
 
Keempat; stop politik hoax dan hate speech. KNPI meminta kepada DPR untuk memberi atensi kepada penggunaan politik ujaran kebencian yang marak di media sosial. KNPI meminta kepada seluruh elit untuk menyudahi penggunaan politik hoax dan hate speech. 
 
Selain kontraproduktif bagi perkembangan demokrasi, politik hoax dan hate speech rawan diboncengi oleh kepentingan proxi pihak lain yang ingin memperkeruh keadaan atau mempunyai target mengubah dasar dan haluan negara. Kaum muda meminta agar kalangan elit menggunakan laga politik elektoral untuk bertarung gagasan, ide dan program yang rasional serta terukur; 
 
Kelima; KNPI meminta DPR untuk memberi atensi terhadap penanganan bencana di Lombok NTB yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah; 
 
Ketujuh; korupsi dan narkoba. KNPI mengapresiasi penyelenggara pemilu yang menyertakan unsur medis sebagai syarat seseorang menjadi legislator. Dan membuat larangan bagi caleg yang teridentifikasi pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi. KNPI berharap ke depan upaya-upaya tersebut juga dapat menjadi rujukan legal agar ke depan kualitas demokrasi di Indonesia semakin baik. 
 
"Demikian catatan ini kami sampaikan yang semata-mata dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia dan tidak ada pretensi politik apapun. Sekali lagi, catatan ini kami sampaikan agar peran, fungsi dan reputasi DPR ke depannya semakin lebih baik lagi," pungkasnya.