BREAKINGNEWS.CO.ID - Statement Barisan Pemuda Indonesia (BPI), bahwa Polri memelihara aktivis, ditanggapi Pengamat Intelijen dan Keamanan Negara, Stanislaus Riyanta. "Tudingan ngawur, tak berdasar," ujarnya.

Tudingan pihak BPI itu digelar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Wakil Ketua BPI, Kiki saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019) mengatakan:

"Dugaan aktivis dibina dan dipelihara polisi, didapat sesuai tulisan yang tertera dalam media dan ramai dibahas usai beredar di salah satu media online, Sinar Keadilan."

Dijelaskan Stanislaus Riyanta, tugas utama Polri adalah menjaga keamanan masyarakat. Polisi menjadi garda depan, menanggulangi ancaman keamanan masyarakat.

Ada tiga hakekat ancaman keamanan. Pertama, faktor korelatif. Yakni, akibat kemiskinan dan kebodohan masyarakat.

Kedua, police hazard. Yakni, situasi nyata ancaman keamanan terhadap masyarakat yang secara langsung membutuhkan kehadiran polisi.

Ketiga, ancaman faktual. Yakni, ancaman faktual berupa peristiwa tindakan pidana.

Sedangkan, tugas pokok Kepolisian sesuai UU No 2 Tahun 2002 ada tiga. Pre-emtif, Preventif, dan Represif.

Preemtif adalah pencegahan faktor-faktor yang berpotensi menjadi ancaman keamanan terhadap masyarakat. Caranya dengan imbauan, penyuluhan, sosialisasi. Ini dilaksanakan Satuan Binmas.

Preventif adalah pencegahan langsung terhadap kemungkinan ancaman keamanan terhadap masyarakat. Contohnya, patroli. Polisi berkeliling memantau situasi, mencegah ancaman keamanan.

Represif adalah penegakan hukum. Dalam praktiknya, polisi berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan yang mengancam masyarakat.

"Nah... umumnya masyarakat hanya melihat tugas ketiga itu, yakni represif. Seolah polisi hanya menangkap, berhadapan langsung dengan penjahat," kata Stanislaus Riyanta.

Namun, tudingan pihak BPI, bahwa polisi memelihara aktivis, menurutnya, jelas tidak benar.

"Seandainya polisi memelihara aktivis, logikanya untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman keamanan terhadap masyarakat yang akan muncul," katanya.

"Buat apa memelihara aktivis? Polri sudah punya Satuan Binmas, Bimbingan Masyarakat. Mereka aktif bekerja untuk masyarakat," tutur Stanislaus Riyanta. "Apakah polisi aktif bekerja itu bisa disebut aktivis?"

Dasar Tudingan BPI, Bias

Sementara itu, Pengamat Media Massa, Djono W. Oesman mengomentari tudingan BPI terhadap Polri itu sebagai statement bias.

"Sebab, tudingan itu diumumkan di konferensi pers, atas dasar isi berita di media massa online Sinar Keadilan. Bukan karena yang bersangkutan membuktikan secara langsung," tutur Djono. Oesman.

Sedangkan, jumlah media massa online yang tercatat di Dewan Pers saat ini sekitar 44.000. Baik yang terverifikasi Dewan Pers, maupun yang tidak.

Djono mengatakan: "Taruhlah, satu media massa online per hari memuat 10 judul berita. Maka, ada sekitar 440.000 judul berita per hari. Hampir semuanya terkait Indonesia."

Seandainya semua LSM mengutip isi berita media massa online, lalu dijadikan dasar tuduhan terhadap institusi negara, misalnya, Polri, bakal kacau.

"Apalagi, kemudian BPI minta pertanggung-jawaban Kapolri. Lebih kacau lagi," katanya.

Di sisi lain, tudingan BPI itu menandakan, bahwa yang bersangkutan kurang memahami dasar negara kita, UUD 1945.

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “Tiap-tiap warga negara, berhak dan wajib, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

"Seandainya ada aktivis yang berusaha mencegah demo, yang bisa berakibat anarkis, maka itulah tindakan bela negara. Hukumnya wajib, berdasar UUD 1945," tutur Djono. "Tidak perlu menunggu dipelihara polisi."