BREAKINGNEWS.CO.ID – Seluruh negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), diminta oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga mencapai 4 persen dari total pendapatan negara, lebih tinggi dari yang disepakati pada tahun 2014 lalu.

Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, menuturkan Trump ingin melihat sekutu-sekutu AS "berbagi lebih banyak tanggung jawab, setidaknya dengan memenuhi kewajiban yang telah disepakati." "Dia menyarankan negara-negara NATO bukan hanya harus memenuhi komitmen mereka untuk menyisihkan 2 persen anggaran untuk pertahanan, akan tetapi juga meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 4 persen," ucap Sanders kepada wartawan di Brussels dalam rangkaian KTT NATO, Rabu (11/7/2018).

Walaupun demikian, Sanders menyampaikan permintaan itu merupakan gagasan pribadi Trump dan tidak diajukan dalam bentuk proposal resmi dalam KTT tersebut. Trump sudah lama menyindir 28 negara NATO lain yang dianggap tidak cukup memenuhi tanggung jawab sebagai anggota, terutama dalam masalah pengeluaran pertahanan.

Presiden AS ke-45 itu bahkan juga meminta puluhan sekutunya tersebut untuk membayar ganti rugi pengeluaran yang selama ini dikeluarkan AS untuk NATO. AS memang menjadi negara dengan anggaran pertahanan paling besar di dunia. Gedung Putih menghabiskan 3,57 persen pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan militernya pada 2017 lalu.

Berdasarkan data NATO, AS tercatat menyumbang 686 miliar dolar AS atau sekitar 9.775,7 triliun rupiah dari total 957 miliar dolar AS atau sekitar 13.637,5 triliun rupiah dana pertahanan yang digunakan negara anggota pada 2017. Menanggapi tuntutan Trump, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meyakinkan bahwa seluruh negara anggota terus berupaya mencapai target anggaran terlebih dulu sebelum bisa meningkatkannya lagi.

Dia mengatakan ada tujuh negara anggota yang tahun ini siap memenuhi target 2 persen anggaran pertahanan, yaitu Inggris, Yunani, Latvia, Estonia, Polandia, Lithuania, dan Rumania. Sementara itu, seorang sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron menganggap Prancis "tak terlalu serius menanggapi tuntutan Trump tersebut." Macron disebut menganggap permintaan Trump tersebut sebagai retorika lama yang sering digaungkan politikus Partai Republik itu. "Itu bukan lah permintaan baru," katanya sebagaimana dikutip Reuters.