BREAKINGNEWS.CO.ID - Ada penurunan yang signifikan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan oleh Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar dalam acara diskusi bertema "Membedah Program Hukum, HAM, Anti korupsi Capres 2019-2024", di Jakarta, Minggu (13/1/2019).

Indeks HAM pada tahun 2012 (era SBY), kata Erwin adalah 5,74, lalu pada tahun 2013 turun menjadi 5,4, dan turun lagi pada tahun 2014 menjadi 4,15. Pada tahun 2015 turun lagi di angka 3,82, kemudian merangkak naik pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 4,25 dan 4,51.

Erwin menjelaskan, data yang dipaparkan ILR diperoleh dari beberapa metodologi riset. Pada 2013 hingga 2017, ILR menggunakan metode survei ahli dan dokumen. Survei dilakukan di 20 provinsi. Tiap provinsinya ada enam ahli yang menangani, artinya, dari 20 provinsi ada 120 berlatar belakang akademisi, aktivis dan praktisi hukum dan diminta mengusi 10 jenis kuesioner.

"HAM adalah prinsip kunci dalam lima pilar negara hukum. Kalau kami komparasakin antara rezim SBY dan Jokowi, saya katakan pemerintahan saat ini agak kurang dalam fokusnya pada kasus HAM," kata Erwin.

Menurut Erwin kondisi itu diperburuk oleh pemilihan aktor yang memimpin lembaga pemerintah di bidang hukum berasal dari kalangan partai politik. Misalnya, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Masalah kriminalisasi juga sangat vulgar di era pemerintahan Jokowi-JK, seperti kasus yang menimpa pimpinan KPK. Penegakan hukum era Jokowi-JK juga tergolong buruk, terbukti dari penyelesaian kasus yang menimpa penyidik KPK, Novel Baswedan yang berlarut.

Erwin berpendapat pemerintahan Jokowi-JK masih punya waktu untuk melakukan reformasi hukum sampai akhir masa jabatannya tahun 2019. Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan dan berdampak signifikan terhadap sektor hukum di Indonesia yakni merevisi KUHAP.