BREAKINGNEWS.CO.ID- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menegaskan, Polri sewaktu-waktu dapat membuka kembali penyidikan atas dua perkara dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. 
 
Menurut Petrus, kedua kasus tersebut antara lain tindak pidana chat mesum antara Rizieq Shihab dengan Firza Husein di Polda Metro Jaya dan kasus dugaan Tindak Pidana Penodaan Lambang Negara dan Pencemaran Nama Baik Proklamator Ir. Soekarno di Polda Jawa Barat, yang keduanya sudah di SP3-kan sejak bulan Februari dan Mei 2018 yang lalu. 
 
"Keliru besar jika kubu Rizieq Shihab menganggap perkaranya sudah ditutup dan terbebas dari proses hukum atas dua Tindak Pidana yang sudah di SP3-kan itu," ujar Petrus kepada BreakingNews.co.id, Sabtu (11/10/2018). 
 
Secara yuridis kata Petrus, penghentian Penyidikan (SP3) atas sebuah Tindak Pidana, bukanlah suatu keputusan hukum yang bersifat permanen (final and binding). Pasalnya kata Petrus, setiap saat Penyidik dapat membuka lagi penyidikan berdasarkan temuan-temuan baru dalam tahap penyelidikan atas perkara pidana yang bersangkutan. 
 
Artinya kata Petrus, SP3 itu tidak menghentikan Penyelidikan, karenanya Penyelidik akan terus menerus melakukan penyelidikan, hingga mendapatkan bukti yang cukup untuk nantinya dibuka kembali penyidikannya dan status tersangka akan disematkan kembali kepada orang yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidananya. 
 
"Artinya penyelidikan atas Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Rizieq Shihab masih terus dilakukan, baik oleh Polda Jawa Barat maupun Polda Metro Jaya," katanya. 
 
Rizieq Shihab kata Petrus seharusnya sadar bahwa dua perkara dugaan Tindak Pidana yang sudah dihentikan Penyidikannya  atau SP3 itu, bukanlah sebuah keputusan hukum yang bersifat final and binding, akan tetapi hanya bersifat sementara. 
 
Dikatakan Petrus, saat ini Rizieq Shihab secara tidak bertanggung jawab mensomasi Presiden Jokowi dan menuntut keadilan di tempat pelariannya di Arab Saudi. Padahal keberadaan Rizieq Shihab di Arab Saudi saat ini karena menghindarkan diri ketika menghadapi proses hukum atas dirinya  di Indonesia. 
 
"Padahal meskipun saat ini kasusnya sudah di SP3-kan, toh Rizieq Shihab tidak mau kembali ke Indonesia. Ini adalah sikap seorang warga negara yang tidak sportif dan tidak terpuji, karena Rizieq Shihab seharusnya kembali ke Indonesia menggunakan segala upaya hukum yang tersedia untuk mendapatkan keadilan sekaligus memberikan pertanggungjawaban pidana atas sejumlah kasus lain (Laporan Masyarakat) yang masih menanti di Polda Metro Jaya," katanya. 
 
Menurut Petrus, posisi Pemerintah jelas tetap memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya di luar negeri, tidak terkecuali terhadap Rizieq Shihab, ketika warga negaranya menghadapi persoalan hukum di negara lain. 
 
"Sangat tidak beralasan hukum bagi Rizieq Shihab melontarkan tuduhan bahwa Pemerintah melalui BIN telah melakukan kriminalisasi terhadap dirinya di Kota Suci Makkah Almukarromah dengan cara menempatkan aparaturnya di sekitar lokasi, lantas menempelkan poster bendera ISIS di didinding rumahnya yang berujung dengan adanya tindakan kepolisian Arab Saudi terhadap Rizieq Shihab," katanya. 
 
"Ini jelas tuduhan yang tidak berdasar, bahkan melecehkan Kehormatan dan Kedaulatan negara Arab Saudi yang sangat dihormati oleh Pemerintah Indonesia secara timbal balik," tambahnya. 
 
Lanjut Petrus, pernyataan Rizieq Shihab yang bersifat "somasi" kepada Presiden Jokowi untuk tegakan keadilan dan jangan biarkan keadilan diinjak-injak, seolah-olah Presiden Jokowi telah bertindak tidak adil terhadap dirinya dan sejumlah pihak di Indonesia serta hanya mementingkan pencitraan. 
 
"Ini jelas pernyataan ngawur dengan memutarbalikan fakta-fakta hukum yang ada, karena sesungguhnya yang menginjak-injak hukum adalah Rizieq Shihab sendiri yang sampai saat ini belum mau pulang ke Indonesia dan menggunakan hak-haknya melalui sarana hukum yang tersedia untuk menuntut keadilan," pungkasnya.