BREAKINGNEWS.CO.ID - Pemerintah Kota Jakarta Timur menertibkan tempat yang diduga melakukan penunggakan pajak, parahnya tempat yang kali ini disegel merupakan wahana atau wisata di salah satu tempat ternama yakni Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Penyegelan tempat wisata itu diketahui dari pesan yang diterima awak media dari Pemerintah Kota Jakarta Timur dengan agenda penertiban objek pajak menunggak, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Penyegelan itu diketahui lantaran sejumlah wahana rekreasi di TMII menunggak pajak tidak kurang dari  Rp43 miliar. Obyek wisata itu diantaranya Sasono Langen Budoyo, Keong Mas, Skylift atau kereta gantung, aquatiym air tawar, Desa Wisata, taman burung dan snowbay.

Penyegelan TMII rupanya membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan kaget karena tidak mengetahui bahwa tempat rekreasi di Jakarta yang cukup banyak peminat menjadi salah satu penunggak pajak.  “Pajak apa? Oh ya? Nanti saya cek deh. Saya cek. Gini di Jakarta tertiblah, semua yang berasa di Jakarta pajak itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang yang mengambil manfaat berada di kota ini,” kata Anies di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).

Dengan kejadian itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menghimbau untuk seluruh pelaku pengusaha baik pemerintahan ataupun swasta untuk memenuhi kewajibannya yakni membayar pajak. “Jadi jangan sampai kita mau manfaatnya tapi enggan iurannya. Itu konsekuensi logis,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan bersama untuk menertibkan papan iklan atau reklame di Jakarta yang selama ini dianggap tidak melakukan pembayaran. Penyegelan tersebut dimulai di Jalan Rasuna Said-Kuningan dengan papan iklan penawaran jasa antar barang menggunakan pesawat udara.

Meskipun tahun 2017 pendapatan asli daerah dari pajak reklame angkanya cukup besar yakni Rp964 miliar tapi Pemprov DKI bukan hanya mengejar pendapatan melainkan aspek-aspek lainnya seperti kelola pemerintahan bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).