BREAKINGNEWS.CO.ID - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengatakan jika pihaknya tak sepakat dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi soal usulan untuk kembali menelusuri latar belakang calon panelis debat kedua Pilpres 2019 termasuk melakukan uji publik terhadap panelis tersebut.

Direktur Konten TKN Jokowi-Ma'ruf, Fiki Satari menyatakan bahwa tidak akan mungkin Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan hal itu. Alasannya, karena untuk pengecekan latar belakang calon panelis debat tersebut memakan waktu yang lama. Selain itu, dirinya menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin mendapatkan debat pilpres dengan kualitas yang bagus.

"Ya saya pikir itu KPU juga akan berhari-hari ya, tidak mungkin melakukan kaitan dengan masalah uji publik. Saya rasa sekali lagi yag ingin kita dapatkan adalah debat yanb murni, bersih dan seterusnya," kata Fiki kepada wartawan saat ditemui usai rapat tertutup pembahasan debat kedua Pilpres 2019 di kantor KPU RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

"Rasanya ya itu kita serahkan saja ke KPU. Dan itu sebenarnya tidak terlalu jadi konsen kami. Karena kami sudah percaya kepada KPU. Dan tentunya pada panelis yang lain bisa saling cross check ya, ini kan kerja tim," sambung Fiki.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyoroti terkait soal panelis di debat kedua Pilpres 2019. BPN mengkritik terkait latar belakang panelis pada debat tersebut.

"Khusus dari BPN, sedikit mengomentari tentang panelis. Kita tadi memang sepakat sepenuhnya bahwa ini merupakan ranah dari KPU. Tadi sudah dihimpun ada lima sampai delapan tokoh-tokoh yang berasal dari pakar-pakar akademisi, profesor, doktor dan ada Non Government Organisation (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tadi disampaikan kepada kita. Karena ini ranah KPU, saya tidak dalam posisi menyetujui atau tidak," Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso," Rabu (30/1).

"Tapi saya betul-betul wanti-wanti hendaknya pakar-pakar calon panelis ini betul-betul yang punya kredibel atau reputasi terutama di lima bidang yang menjadi tema debat yang untuk pertama kalinya head to head antara Prabowo dan Jokowi," sambungnya.

Terkait dengan calon panelis debat kedua tersebut, Priyo pun mengusulkan agar KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk kembali memastikan serta menelusuri kembali latar belakang mereka para calon. Sebab, kata Priyo, debat kali ini juga akan berbeda dengan debat pertama yang telah digelar pada 17 Januari 2019 lalu.