BREAKINGNEWS.CO.ID - Tim Koalisi Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin angkat bicara soal dilaporkannya Ma'ruf ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Wakil Ketua TKN, Arsul Sani menilai pihak yang melaporkan hanya cari sensasi saja. Arsul mengatakan, pelapor tidak bisa membedakan mana yang merupakan janji atau komitmen pemerintahan jika terpilih yang bersifat kebijakan umum dan mana pemberian konkret yang masuk ranah "politik uang atau pemberian materi".

"Kalau cara berpikir ngawur ala pelapor itu diikuti, maka semua calon kepala daerah dalam pilkada ya harus dilaporkan semua," kata Arsul, Rabu (7/11/2018).

Sementara itu, Juru Bicara TKN, Aceh Hasan Syadzily mengatakan, tidak ada yang salah dengan pernyataan Ma'ruf kepada para petani Banyuwangi tersebut. Apa yang disampaikan Ma'ruf, kata Ace, sebetulnya bagian dari program pasangan mereka tentang redistribusi aset sebagaimana program pemerintahan Jokowi selama ini dalam konteks reformasi agraria.

"Baca dong misi kami yaitu: redistribusi aset demi pembangunan yang berkeadilan. Hal itu dilakukan dengan mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat sasaran," kata Ace.

Selain itu, kata dia, pasangan Jokowi-Ma'ruf juga akan melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial. "Kami akan terus melanjutkan percepatan legalisasi (sertifikasi) atas tanah-tanah milik rakyat dan tanah wakaf," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Advokasi Masyarakat Adil Makmur (Tamam) melaporkan Ma'ruf ke Bawaslu karena Ma'ruf diduga melanggar aturan kampanye yakni berjanji membantu petani agar bisa memanfaatkan tanah negara untuk digarap.

Janji itu disampaikan Ma'ruf saat berkunjung ke Rogojampi Banyuwangi pada Rabu (31/10). "Menjanjikan akan membagikan tanah negara kepada para petani. Hal itu patut diduga telah melanggar kampanye merupakan tindak pidana pemilu," ujar kuasa hukum pelapor, Muhammad Akhiri, Selasa (6/11).

Ma'ruf dinilai melanggar aturan pemilu. Seperti Pasal 280 ayat 1 huruf J dan Pasal 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya menyebutkan bahwa peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. "Nah atas hal tersebut kami melaporkan ke Bawaslu," ujarnya.