BREAKINGNEWS.CO.ID- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding mengklaim masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) jarak antara yang kaya dan miskin semakin berkurang. Hal tersebut dikatakan Karding menanggapi pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menyebut ekonomi Indonesia tidak merakyat. 
 
"Soal ekonomi, dengan membangun rezim ekonomi saat ini, divestasi Freeport kita bisa kembalikan dari 1967 sampai sekarang. Indeks gili kita, semakin berkurang antara jarak si kaya dan miskin, indeks layak investasi menanjak tajam," ujar Karding di Media Center Jokowi-Maruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/10/2018). 
 
"Kita lakukan reformasi untuk merubah KKN yang pernah terjadi pada keluarga pak Soeharto (Presiden Kedua RI-red). Untuk itu kita sedang menuju ke Indonesiaan yang maju, bertahap dengan progress yang bagus," tambahnya. 
 
Karding mencontohkan pembangunan ekonomi Indonesia seperti pembangunan infrastruktur yang masif. "Jika ada yang mengatakan pemimpin dan ekonomi Indonesia tidak memperhatikan rakyat, saya jawab dengan pembangunan infrastruktur yang masif itu tidak disebut dengan memperhatikan rakyat?," tanyanya. 
 
Karding pun menilai kritikan Prabowo tanpa bukti yang valid selain hanya memamerkan jargon. "Dengan membangun sistem sosial yang baik, divestasi dengan beberapa sumber ekonomi energi, dan membangun desa dengan anggaran besar, itu tidak memperhatikan rakyat? Itulah yang ingin saya katakan, dengan hormat pak Prabowo tidak memiliki bukti kerja selain jargon," tegasnya. 
 
Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto mengunjungi Pesantren Tebuireng dan Tambakberas Jombang, Jawa Timur, Kamis (6/9/2018). Di hadapan para kiai dan pengasuh Pesantren Tambakberas Jombang, Prabowo Subianto mengungkapkan niatnya maju ke Pilpres 2019 adalah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
 
Menurut Prabowo, perekonomian Indonesia tidak berkembang bahkan cenderung terpuruk. Kondisi itu terjadi akibat sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dan UUD 1945.
 
"Sistem ekonomi kita ini tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945," demikian disampaikan Prabowo saat bersilaturrahmi dengan kiai dan pengasuh Pesantren Tambakberas Jombang.
 
Pernyataan Prabowo terkait sistem perekonomian merujuk pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.
 
"Sudah jelas disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” paparnya.
 
Akibat sistem perekonomian di Indonesia yang menyimpang, cita-cita pendiri bangsa dan UUD 1945, lanjut Prabowo, ketimpangan di Indonesia dewasa ini terasa semakin lebar.
 
"Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran untuk segelintir orang. Sekarang yang terjadi adalah kemakmuran untuk segelintir orang. Sekarang yang kaya hanya segelintir dan ternyata membawa uang ke luar negeri," kata Prabowo.