BREAKINGNEWS.CO.ID - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengatakan bahwa mereka mendukung kosistensi penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan TKN terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan terhadap Ketum PPP, Romahurmuziy (Rommy).

"Kami prihatin mendengar kabar tersebut, kami sangat mendukung konsistensi penegakan hukum. Kami meyakini kasus pribadi sehingga tidak ada kaitannya dengan pilpres. Di sisi lain, ini bentuk nyata bahwa presiden dan pemerintah tidak melakukan intervensi hukum bahwa setiap orang setara di depan hukum," kata jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Tina Talisa kepada wartawan saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jum'at (15/3/2019).

"Pesan yang sama juga Pak Jokowi sampaikan dimana pun beliau berada bahwa dalam kasus-kasus hukum semua berlaku sama baik itu kasus pidana lain termasuk korupsi bisa saja kemudian yang menjadi pelakunya adalah kepala daerah ini bahasa Pak Jokowi ya sering menyampaikan bahwa adakah kepala daerah yang tertangkap korupsi? biasanya jawaban korupsi 'ada'. adakah anggota DPR? ada. Artinya Pak Jokowi sebagai presiden dan Pemerintahan sekarang tidak melakukan intervensi hukum," sambungnya.

Sementara itu, terkait dengan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019, Tina mengatakan jika Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menegaskan jika peristiwa ini tidak akan merenggut elektabilitas Jokowi. Hal itu terlepas dari tidak ada kaitannya kasus Rommy tersebut dengan Pilpres 2019.

"Menegaskan pernyataan Ketua TKN Pak Erick Thohir, yang menyampaikan bahwa kami meyakini tidak berpengaruh signifika. Karena kasus ini murni kasus pribadi, tidak ada kaitannya dengan pilpres. Jadi Pak Erick menyampaikan bahwa jangan semuanya kemudian selalu dikaitkan dengan pilpres," tegas Tina.

"Mari kita bisa memisahkan antara kasus pribadi meskipun kami meyakini bahwa tetap saja ada yang berupaya menghubungkan-menghubungkannya dengan pilpres jadi kami akan memastikan bahwa sekali lagi memang ini tidak ada kaitannya dengan pilrpres,"imbuhnya.

Terkait dengan pendampingan hukum, Tina menambahkan jika sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait apakah akan memberikan pendampingan hukum atau tidak. "Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terkait hal itu," pungkas Tina.