BREAKINGNEWS.CO.ID - Berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo (Jokowi) selama pemerintahannya saat ini relatif berada di level medium atau sedang. Adapun dalam survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi hanya berada di angka 51,9 persen.

"Publik yang menyatakan puas sebesar 49, 20 persen. Publik yang menyatakan sangat puas sebesar 2,72 persen," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun dalam paparannya, Senin (21/1/2019).

"Sementara itu, publik yang menyatakan tidak puas sebesar 38,43 persen. Dan publik yang menyatakan tidak puas yakni sebesar 2,72 persen," sambungnya.

Terlepas dari itu, dirinya pun menyoroti dari sisi keberhasilan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, keberhasilan utama Jokowi masih di seputar pembangunan infrastruktur, kesehatan gratis dan bantuan desa.

"Sementara itu, kekurangan pemerintahan Jokowi terletak pada beratnya beban ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, seperti harga kebutuhan pokok dan listrik," terangnya.

Rico pun menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam tingkat kepuasan publik yakni pembangunan infrastruktur sebesar 24,8 persen. Di bidang kesehatan gratis, publik menyatakan kepuasannya sebesar 6 persen serta bantuan sosial dan bantuan desa sebesar 5,9 persen.

"Di segi pendidikan gratis, kepuasan publik berada di angka 3,4 persen dan tingkat keamanan dan kenyamanan berada di angka 1 persen. Sementara itu, keberhasilan pemerintah di bidang memajukan Indonesia, rumah murah, birokrasi mudah, lapangan kerja, berantas korupsi, pertanian, sertifikat tanah, pertanian, Asian Games, Freeport, merakyat, signal lancar, integritas transportasi umum, peningkatan pariwisata, bijaksana dan memberantas narkoba hanya berada di bawah angka 1 persen," jelasnya.

Sedangkan kekurangan pemerintahan Jokowi, kata Rico, yakni ekonomi dan kemiskinan berada pada angka 14,4 persen. Sedangkan harga-harga mahal mencapai angka 10,1 persen dan lapangan pekerjaan sebesar 6,4 persen.

"Dari segi bantuan sosial yang tidak merata, tingkat kepuasan publik mencapai angka 4,6 persen. Dari segi korupsi, 2,4 persen, tidak pro Islam sebesar 1,9 persen, pemerataan pembangunan sebesar 1,8 persen, pendidikan sebesar 1,6 persen, pelayanan kesehatan dan pertanian masing-masing sebesar 1,5 persen serta keamanan dan terorisme dengan tingkat kepuasan publik sebesar 1 persen," ujarnya.

"Di segi birokrasi dan kualitas SDM, kinerja kurang, tenaga kerja asing, kurang tegas, narkoba, ingkar janji, rumah tinggal, transprasi, pengangkatan PNS, impor barang, modal usaha, pencitraan, pengelolaan SDA, revitalisasi bencana alam, air bersih, diplomasi internasional, kurang kompak, pro asing, demonstrasi, kebersihan serta pajak dan pungli hanya memiliki tingkat kepuasan publik di bawah 1 persen," imbuhnya.