JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih tetap mengharapkan ada wadah musyawarah untuk membahas mengenai Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. " Kami masih tetap berharap ada musyawarah. Ini kan bukanlah kepentingan partai, namun kepentingan bangsa, " kata Tjahjo sebelum mengikuti rapat tim penilaian akhir (TPA) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/7).

Tjahjo menyebutkan ambang batas penentuan presiden atau presidential threshold sebesar 20-25 persen dalam dua penentuan presiden sebelumnya tidak menjadi masalah. Saat kembali ditanya setalah mengikuti rapat TPA kalau ambang batas pencapresan 20-25 persen ini untuk meloloskan calon tunggal, Mendagri segera membantahnya.

" Lihat saja, dua kali pilpres, 20 dan 25 persen. Yang pertama ada lima pasang calon, yang kedua harusnya empat jadi dua karena UUD katakan parpol atau gabungan parpol yang miliki kewenangan mencalonkan calon presiden serta cawapres. Jadi bila politisi ada yang katakan 20 dan 25 persen itu kepentingan pemerintah untuk calon tunggal, buktinya tidak ada kok, " kata Tjahjo.

Mendagri menyatakan pemerintah tetap ingin mempertahankan PT 20-25 persen karena ingin menguatkan sistem pemerintahan presidensial. " Itu saja. Pilkada juga sama 20 serta 25 enggak ada yang protes. Dua kali pilpres juga tidak ada yang protes, " kata dia.

Tjahjo mengatakan pemerintah tetaplah berupaya untuk mempertahankan PT Pilpres 20-25 persen serta masih tetap menunggu dalam rapat paripurna DPR pada 20 Juli 2017 yang akan datang. " Apakah nanti juga akan diputuskan dalam musyawarah, kami dengar teman-teman fraksi, baik yang sepakat 0 persen, setuju 10-15 persen, 20-25 persen tengah berusaha mencari kata mufakat. Semoga sepakat di 20-25 persen, " kata Tjahjo berharap.

BREAKINGNEWS.CO.ID