JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Kerja Sama Pertahanan pada Indonesia dengan Arab Saudi butuh dikaji kembali seiring sikap politik Kerajaan Arab Saudi atas perseteruan Palestina-Israel yang belum juga jelas. Sikap Arab Saudi cenderung mendukung pernyataan Presiden AS Donal Trump. Sikap politik Arab Saudi atas Palestina ini penting sebelum Indonesia jalin kerja sama pertahanan.

Tidak seperti negara-negara Arab lainnya yang sama-sama mengecam pernyataan Trump, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi cenderung mendukung Israel. Ini jadi poin perlu untuk menjalin kerja sama pertahanan. Terlebih sikap politik Indonesia begitu terang dari dahulu sampai saat ini mendukung kemerdekaan Palestina. Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

“Negara-negara Islam menolak pernyataan Trump. Arab Saudi malah diam, bahkan cenderung berpihak ke Amerika. Apakah kita perlu segera menyusun RUU ini dengan kondisi Arab Saudi seperti itu,” ucap politisi Partai Nasdem itu, penuh tanda tanya. Untuk itu, sambungnya, perlu dikaji kembali penyusunan RUU ini sebelum Indonesia mendapat kejelasan sikap politik Arab Saudi atas perseteruan Palestina-Israel.

DPR juga, imbau Supiadin, tidak perlu terburu-buru menyusun RUU ini, sembari selalu mencermati sikap politik Arab Saudi. Apalagi Presiden Joko Widodo juga terasa kecewa dengan nilai investasi yang reltif kecil dibandingkan dengan Malaysia dan Cina yang diberikan Arab Saudi.

Seperti di ketahui, saat ini Komisi I DPR tengah membahas RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Arab Saudi dengan mendatangkan beberapa pakar untuk dimintai masukan terkait RUU ini.

RUU ini telah diajukan pemeritah mulai sejak 2014 lalu dan masih selalu dibicarakan urgensinya. Kerja sama pertahanan ini memerlukan sikap politik yang pasti pada perseteruan Palestina-Israel.“Perlu kajian lagi, terutama menunggu sikap politik Arab Saudi terhadap konflik Palestin-Israel. Menurut saya terlalu terburu-buru, karena baru empat tahun ingin menjadikan ini sebagai UU,” kilah Supiadin lagi.