JAKARTA - Terkait dengan warisan kebijakan hukum Inggris yang mengerdilkan komunitas LGBT di seluruh negara Persemakmuran, Perdana Menteri Inggris, Theresa May, didesak untuk meminta maaf. Dilansir The Guadian pada Senin (16/4/2018), PM Theresa didesak melakukan perihal tersebut saat pertemuan puncak 53 pemimpin negara Persemakmuran di London, Inggris, pekan ini.

Aktivitis hak LGBT, Peter Tatchell, berpendapat bahwa seharusnya pemerintah Inggris membantu menghentikan aturan hukum era kolonial, yang memperlakukan lebih dari 100 juta orang LGBT di Negara Persemakmuran sebagai penjahat.

"Saya mendesak Theresa May untuk mengakui dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukan Inggris di masa kolonial, memaksakan hukum berasas homofobik. Undang-undang yang mengadopsi warisan kebijakan tersebut masih berlaku hari ini, dan mengancam kehidupan jutaan individu LGBT di negara-negara Persemakmuran," jelas Tatchell.

"Kerendahan hati, penyesalan, dan permintaan maaf akan jauh lebih efektif daripada ceramah, atau penolakan neo-kolonial terhadap isu homofobia oleh pemerintah Inggris," lanjutnya. Dibandingkan pemimpin Inggris sebelumnya, PM Theresa May disebut sudah selangkah lebih maju menanggapi isu itu.

Tahun lalu, ia mengatakan bahwa Inggris memiliki 'tanggung jawab khusus' untuk mengubah pemikiran pada undang-undang anti-LGBT. Beberapa pengamat meyakini PM Theresa akan membahas isu LGBT di hadapan majelis KTT Negara Persemakmuran pada akhir pekan ini, namun menghindari gerakan politik besar yang mungkin mendorong munculnya tuduhan ceramah neo-kolonial.