BREAKINGNEWS.CO.ID – Sedikitnya lima anggota kelompok militan Abu Sayyaf, termasuk salah satu petinggi, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina karena terkait dengan bom ganda di salah satu gereja di Jolo, Mindanao, yang menewaskan sebanyak 23 orang.

"Dia menyerahkan diri. Dia kemungkinan tidak mau mati dalam operasi militer," ujar Kepala Kepolisian Filipina, Oscar Albayalde, sebagaimana dikutip Reuters, Senin (4/2/2019). Militer Filipina memang melakukan gempuran besar-besaran terhadap Abu Sayyaf yang diduga kuat bertanggung jawab atas serangan di gereja tersebut.

Dalam satu operasi di daerah Patikul pada Sabtu (2/2) lalu saja, tiga militan Abu Sayyaf tewas di tangan tentara Filipina. Salah satu petinggi Abu Sayyaf yang menyerahkan diri, Kammah Pae, mengaku tak terlibat dalam plot penyerangan tersebut.

Akan tetapi, sejumlah saksi mata mengaku melihat Pae berkoordinasi dengan dua pelaku pengeboman yang diduga warga negara Indonesia (WNI). Pasukan keamanan juga menemukan alat peledak buatan (IED) dan komponen untuk merakitnya di rumah Pae.

Meskipun kelima orang ini sudah menyerahkan diri, Albayalde menganggap penyelidikan pengeboman ini masih jauh dari kata selesai. "Masih banyak bukti yang harus diteliti dengan sangat hati-hati," tuturnya. Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam penyelidikan ini adalah dugaan bahwa dua tersangka pelaku pengeboman tersebut merupakan warga negara Indonesia.

Meskipun penyelidikan belum rampung, Menteri Dalam Negeri Filipina, Eduardo Ano, sudah mengumumkan kepada media mengenai dugaan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Wiranto, pun memprotes sikap Filipina ini.

"Saat ini cukup ramai dibicarakan mengenai tuduhan dari pihak Filipina terutama Menteri Dalam Negeri (Filipina) bahwa ada keterlibatan WNI dalam aksi teror di Filipina. Di sini saya sampaikan bahwa itu kan berita sepihak," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (4/1). Wiranto mengatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Luar Negeri RI saat ini masih melakukan pengecekan serta terus berkoordinasi dengan otoritas terkait. "Jadi tidak buru-buru itu divonis orang Indonesia," ujarnya.