Problem tagihan listrik, air, serta iuran pemeliharaan lingkungan di apartemen Kalibata City pada akhirnya dibawa ke meja hijau. Sidang perdana dijadwalkan di gelar Senin (19/6/2017) tempo hari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi sidang dipending sampai 17 Juli 2017 karna pihak tergugat tidak ada.

Dalam petitum tuntutan yang batal dibacakan tempo hari itu, tuntutan itu didasarkan pada ketidaktransparanan Tubuh Pengelola dalam mengelola iuran serta tagihan listrik dan air ke warga. Warga menuntut supaya pihak tergugat yaitu PT Pradani Berhasil Kekal sebagai pengembang, PT Sempurna Buana Internusa sebagai operator, serta Tubuh Pengelola Kalibata City membayar Rp 23. 176. 492 pada 13 warga penggugat jadi kerugian cost tinggal sampai kini.

Untuk ganti rugi immaterial, tergugat disuruh membayar Rp 1 miliar pada semasing penggugat hingga totalnya Rp 13 miliar.

" Sampai kini tak ada transparansi uang listrik, air, IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan), bila mulai sejak awal berdiri th. 2010 mungkin saja telah beberapa puluh miliar mereka kumpulkan, " kata Wen Wen sebagai perwakilan warga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Dalam tuntutan mereka, pengelola juga disuruh untuk mengambil keputusan cost tagihan air serta listrik sesuai sama ketetapan yang berlaku. Pengelola juga disuruh untuk tunjukkan izin dalam sediakan service listrik serta air pada beberapa ribu warga Kalibata City.

Warga mengira, pengelola berniat memahalkan atau mark up tarif listrik. Tuntutan ini jadi langkah paling baru warga sebelumnya setelah berusaha menyampaikan problem ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, sampai memperotes ke kantor Tubuh Pengelola memohon keterangan.

Bantah mark-up

General Manager Kalibata City Ishak Opung menyanggah pihaknya memainkan tarif listrik serta air.

" Tidak ada, saya sempat berikan ke sebagian media kalau tak ada sempat naikin atau mark-up tagihan air serta listrik. Saya sangka itu sesuai sama ketentuan pemerintah kok, " kata Ishak saat dihubungi, Senin.

Ishak mengacu pada Ketentuan Menteri ESDM Nomor 31 Th. 2015 mengenai Penyediaan Tenaga Listrik.

Pihaknya juga menyanggah klaim warga kalau Tubuh Pengelola tidak transparan dalam mengelola uang warga. Ia mengakui tiap-tiap bln. senantiasa tempelkan neraca keuangan di mading tower-tower warga.

Menurut Ishak, problemnya yaitu warga terus-terusan mengeluh walau pihaknya seringkali mencari jalan tengah lewat mediasi.

" Berapakah kali (mediasi), aduh... mereka ini telah sekian kali, mereka sempat juga komplain. Saya mikir banyak maunya, untuk beberapa hal komplain, " katanya.

Ishak menyebutkan pihaknya siap ikuti sistem persidangan. Termasuk juga mematuhi ketentuan hakim bila tuntutan warga dipenuhi.

" Hukum memastikan seperti apa kami turut kok, " kata Ishak.