BREAKINGNEWS.CO.ID - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Iwan Budianto bersama dengan Sekretaris Jendral (Sekjen) PSSI, Ratu Tisha Destria, mendatangi kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olaharaga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto menyampaikan kedatangan dua petinggi PSSI tersebut bertujuan untuk memberikan laporan secara resmi ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali perihal penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2021 mendatang. Seperti diberitakan sebelumnya, International Federation of Football Association (FIFA) secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada Kamis (24/10) lalu.

Indonesia mengalahkan dua negara lainnya yakni Peru dan Brasil dalam bidding tuan rumah Piala Dunia U-20 2021. “Hari ini Menpora, Zainudin Amali, bersama kami ada saya, Deputi IV, Deputi III dan para staf ahli bidang hukum, kedatangan dua petinggi PSSI, yang telah hadir Plt Iwan Budianto dan Ratu Tisha, untuk menerima laporan dari PSSI terkait kita yang dipercaya FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021, Pak Menteri mengucapkan terima kasih atas laporan ini,” kata Gatot.

Dalam pertemuan tersebut, Sesmenpora memaparkan dua pesan Menpora kepada PSSI salah satunya mengenai persiapan yang harus berjalan secara bersama antara PSSI dan pemerintah. Menurut Gatot, menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021 adalah pekerjaan bersama, apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga sempat memberikan perhatian khusus kepada sepakbola Indonesia.

“Ada arahan dari Menpora mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan, jadi ini kolaborasi yang bagus antara PSSI dan pemerintah dalam konteks ini pekerjaan bersama, Pak Presiden pun memberikan perhatian yang luar biasa,” ujar Sesmenpora. Sesmenpora menyampaikan pesan Menpora Zainudin Amali terkait arahan regulasi kemudian hak dan kewajiban semisalnya renovasi stadion, pajak, tenaga kerja asing, dan lain sebagainya.

“Itu urusan pemerintah dan pemerintah diminta untuk membantu PSSI, bahkan ada info baru Kamis (31/10) kami diundang oleh kepala badan kebijakan fiskal karena Menteri Keuangan salah satu yang menandatangani goverment guaranteed, kami harus cepat bergerak. Bayangkan Keppresnya belum keluar, Inpresnya belum keluar tapi Kementerian Keuangan cepat sekali bergeraknya,” katanya.