JAKARTA, Layanan pesan Telegram telah berjanji untuk menutup saluran yang terkait dengan teroris setelah pemerintah Indonesia memblokir akses ke platformnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir versi web Telegram pada hari Jumat, 14 Juli 2017 dan mengancam akan menghentikan akses ke aplikasinya juga.

Pemerintah mengklaim bahwa Telegram telah digunakan untuk mempromosikan radikalisme dan memberikan instruksi untuk melakukan serangan. Pendiri perusahaan tersebut mengatakan bahwa dia "kecewa" dengan tindakan tersebut.

Dalam catatan yang dikirim ke pengikut Telegramnya, Pavel Durov mengatakan bahwa Perusahaannya sekarang telah menghapus semua saluran publik terkait teroris yang dilaporkan oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Pavel Durov, kini Telegram membentuk tim moderator dengan berbekal pengetahuan bahasa dan budaya Indonesia untuk menghapus saluran terkait teroris lebih cepat.

"Telegram sangat terenkripsi dan berorientasi pada privasi, tapi kami bukan teman teroris, setiap bulan kami memblokir ribuan saluran yang bersinggungan dengan ISIS," ujar Duroy menambahkan.

Langkah pemerintah Indonesia berada di tengah meningkatnya kekhawatiran akan meningkatnya paham radikal di Asia Tenggara. Kelompok radikal ini telah mengklaim keterlibatan dalam serangkaian serangan di Indonesia tahun ini, dan telah berjuang menjalankan pertempuran melawan tentara di Marawi, di Pulau Mindanao di Filipina.

Secara global, Telegram telah memainkan peran sentral dalam strategi komunikasi, karena fitur saluran yang memungkinkan pengguna terhubung dan berkomunikasi dengan sejumlah pengguna lain yang tidak terbatas.