JAKARTA, - Terbawanya nama Amien Rais yang disangka terima transfer Rp 600 juta dari duit korupsi proyek alat kesehatan (alkes) memetik beragam respon dari beberapa organisasi orang-orang (ormas).

Beberapa menilainya bekas Ketua MPR itu masih tetap jauh apabila dihubungkan dengan pelaku inti dalam perkara yang menjerat eks Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari itu.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bagian Hukum Faisal menyampaikan, dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amien tidak masuk dalam kwalifikasi inti delik.

Itu menyusul tak ada satupun kalimat di surat tuntutan yang memanggil pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) lakukan perbuatan melawan hukum atau untungkan sendiri atau orang lain.

Menurut Faisal, jaksa KPK cuma hanya menguraikan perbuatan mengaburkan asal-usul duit hasil korupsi Siti Fadilah yang sekarang ini berstatus terdakwa.

”Dalam penuntutan telah jadi kiat yang begitu umum beberapa jaksa memanggil nama siapa juga dengan maksud menguber pengembangan kenyataan hukum di persidangan, ” katanya pada Jawa Pos, tempo hari (4/6).

Seperti dikabarkan, pendistribusian duit yg tidak umum ke Amien jadi satu diantara catatan jaksa KPK.

Sebab, sebagian besar duit yang di kirim dari rekening Yurida Adlani itu ada sebagian besar datang dari PT Mitra Medidua (subkontraktor proyek alkes).

Poin itu yang bikin jaksa KPK mendalilkan jadi motif untuk mengaburkan asal usul serta peruntukan duit korupsi Siti.

Menurut Faisal, ada dua masalah mendasar dalam kiat penuntutan jaksa KPK. Pertama, arena persidangan sebagai tempat pengembangan masalah yang tidak pedulikan azas praduga tidak bersalah.

Ke-2, jaksa seakan mengharapkan memanggil nama di persidangan supaya bisa dengan gampang lakukan kroscek dengan cara terbuka.

”Biasanya mengkonfrontir info satu dengan yang lain. Usaha ini sesungguhnya lebih dikerjakan di level penyidikan, karna arena persidangan bukanlah tempat yang ideal temukan delik, ” katanya.

Menurut Faisal, Amien cuma hanya memperoleh aliran dana dari yayasan Soetrisno Bachir Foundation (SBF) untuk kebutuhan aktivitas sosial keagamaan.

Dengan hal tersebut, Amien bukanlah pihak yang bisa digolongkan jadi pelaku tindak pidana. Ketua Majelis Kehormatan PAN itu selama ini berbeda sekali bisa dikonstruksikan jadi kelompok pelaku pidana yang ikut lakukan (medepleger), menolong lakukan (medeplichtige), atau membujuk lakukan (uitlokking).

”Hak jaksa untuk memanggil nama siapa saja, namun bukanlah dengan motif malah bisa merendahkan tuntutannya karna condong spekulatif bahkan juga beropini, ” katanya.

Opini jaksa berisiko punya pengaruh pada nama baik seorang. ”Level penuntutan sedikitnya tunjukkan serta menunjukkan terdakwa berbuat apa serta harus bertanggungjawab atas tindakannya, ” tambah Faisal.

Setali dengan Faisal, Wakil Sekretaris Pemimpin Pusat Instansi Penyuluhan Pertolongan Hukum Nahdlatul Ulama PBNU Djoko Edhi Abdurrahman menyampaikan, duit yang di kirim ke rekening Amien itu sejatinya di terima tubuh hukum.

Dia menilainya jaksa penuntut mengada-ada mendalilkan aliran duit dana alkes dari rekening Yurida ke Amien.

”Anjuran saya, bila jaksa penuntut ingin menjerat Amien dalam posisi alat bukti tidak segera seperti itu mesti menggunakan Perma No 13 th. 2016 mengenai kejahatan korporasi, ” terangnya.

Dalam Perma itu, kejahatan korporasi berdiri dengan sendiri (corporate crime). Dengan hal tersebut, korporasi dapat segera didakwa dengan cara mandiri.