BREAKINGNEWS.CO.ID - Hoax jelang Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019 mendatang dinilai merata bagi kedua pasangan calon. Tak hanya hoax, kedua pasangan calon juga rentan diserang dengan isu SARA.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta dalam diskusi yang mengusung tema 'Implikasi dan Konsekuensi Bahaya Kampanye Menggunakan Hoax pada Pemilu 2019' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

"Seperti halnya di Karawang dan Banyuwangi. Yang diserang bukan hanya paslon 01 saja, tapi paslon 02 juga diserang. Artinya hoax yang menyerang dua belah kubu. Masalahnya 2 kubu ini juga diserang dengan isu SARA," kata Stanislaus, Sabtu (16/3/2019).

Selain itu, dirinya juga berpendapat bahwa hoax sebenarnya persoalan lama. Namun, saat ini pergerakannya lebih masif karena adanya sosial media. Tak hanya itu, penyebaran hoax memiliki tiga distribusi. Pertama, penggalangan masa yakni tujuannya melakukan kampanye. Kedua, propaganda menyampaikan berita negatif dan agitasi.

"Konflik sosial dan kampanye sangat dimungkinkan terjadi. Jika hoax dibiarkan dan masyarakat tidak sadar, maka potensi konflik akan terjadi. Apalagi jika hasil pemilu besok marginnya tipis sehingga hoax untuk menimbulkan konflik sosial agar bisa mendelegitimasi hasil pemilu," terangnya.

"Ada tuduhan tebang pilih termasuk pada tokoh-tokoh penting, ketika hoaxnya salah dengan enaknya dia minta maaf. Tapi kalau yang lalukan hoax adalah orang-orang kecil biasanya diprosesnya cepat. Ini tuduhan tapi perlu diantisipasi oleh kepolisan," sebutnya.

"Kalau hoax meresahkan jelas harus ditindak tegas. Lakukan kampanye dengan baik. Boleh melakukan kampanye negatif selama ada bukti dan kebenarannya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk merusak maka ini tidak fair. Pemilu yang penting adalah prosesnya benar dan tidak ada para pendompleng," imbuh Stanislaus.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Kominfo, Hendrasmo mengungkapkan jika hoax  memang mengalami peningkatan. Sebanyak 771 hoax yang terus terjaring. Artinya dalam satu hari itu ada tiga hingga empat hoax yang beredar.

"Hoax-nya soal kandidat capres-cawapres. Mayoritas sebanyak 91,30 persen sosial media berada di puncak hoax. Ada tema-tema yang selalu berulang-ulang dengan angel yang berbeda, misal PKI kemudian TKA Cina, Isu-isu agama, pendidikan agama dihapus, agama Yahudi diresmikan. Kemudian soal utang pemerintah, LGBT dan lain sebagainya," ungkapnya.

"Bagaimana masyarakat bereaksi? Data kami, masyarakat sangat sulit untuk diidentifikasi apakah itu hoax atau bukan. Agustus lalu, 75 persen hoax itu tidak bisa diidentifikasi. Ukuran-ukurannya adalah emosional dan ideologi. Masyarakat yang terima 1 hoax secara berulang sekitar 44,50 persen," imbuhnya.

"Hoaks sangat ganggu proses demokrasi kita karena jauh dari perdebatan-perdebatan yang menekankan demokrasi yang berkualitas. Realitas hoax tentu sangat mempertaruhkan proses pemilu kita. Produsen dan penyebar hoax menurut kami adalah penumpang gelap demokrasi, yang tidak ingin demokrasi berjalan dengan transparan karena benturkan nilai-nilai yang merekatkan ke-Indonesia-an kita. Mereka menghasut dan mengadu domba dengan SARA di pemilu kita. Ini jelas melanggar meskipun bukan dilakukan oleh peserta pemilu," pungkas Hendrasmo.