BREAKINGNEWS.CO.ID – PT Pertamina (Persero) memutuskan tak melanjutkan proyek terminal penampungan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) di Bojanegara.  Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan proyek yang digagas PT Bumi Sarana Migas (BSM) ini tidak dilanjutkan dengan pertimbangan keekonomian. Hal itu disampaikan di Rapat Panitia Kerja dengan Komisi VII DPR dan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Usai rapat tertutup itu, Nicke mengatakan proyek itu tidak ekonomis jika permintaan gas dalam negeri masih rendah. "Hari ini kami tidak lanjutkan karena belum feasible,” ujar dia di Gedung DPR Jakarta, Senin (9/7/2018).

Dengan keputusan itu, maka kesepakatan awal (Head of Agreement/HoA) dengan pihak BSM tidak berlaku lagi. HoA itu ditandantangani kedua belah pihak pada 2015 lalu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mengatakan keputusan penghentian proyek terminal regasifikasi di Bojonengara ini sudah tepat. Alasannya, dari target produksi 500 juta kaki kubik per hari (mmscfd), hanya terserap 50 mmscfd. "Secara bisnis ini tidak layak, jadi dihentikan," kata dia.

Alasan lainnya adalah keberadaan proyek itu membuat harga gas melambung. Ujungnya tidak ada pembeli yang mau menyerap karena tak ekonomi.

Meski batal dilanjutkan, Herman meminta Pertamina  tetap mengkaji proyek LNG Bojonegara itu. Tujuannya untuk mengantisipasi apabila terjadi peningkatan permintaan gas ke depan. "Supaya dihitung ulang kalau peningkatan permintaan PLN sudah mulai meningkat, apa yang kemudian menjadi opportunity,” ujar dia.

Sesuai HoA Pertamina awalnya mendapatkan hak kelola 15% di proyek tersebut. Proyek ini sempat menjadi sorotan publik ketika rekaman Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir beredar. Rekaman ini awalnya diduga mengandung praktik ‘bagi-bagi fee proyek’.

Namun, hal itu dibantah Sofyan. Menurut Sofyan, percakapan itu terjadi pada 2016. Saat itu, sebenarnya orang nomor satu di PLN itu meminta saham di proyek tersebut. Pertimbangannya adalah PLN merupakan pembeli gas dari terminal penampungan LNG itu. Bahkan perusahaan listrik itu akan menyerap 60% gas hasil produksi di fasilitas tersebut.

Dengan memiliki saham di proyek tersebut, PLN akan tahu nilai investasinya dan harga pokok gas yang akan diserapnya. “Supaya saya bisa lebih efisien dan irit. Itu niat baik saja yang sangat di-support dan didukung bu Rini hari itu,” ujar Sofyan kepada Katadata.co.id, Senin (30/4).

Kemudian PLN meminta 30% saham di proyek terminal LNG itu kepada Menteri BUMN atau minimal 15%. Akan tetapi, PLN hanya memperoleh 7,5%.

Keputusan itu tidak bisa diterima PLN dan akhirnya memilih mundur dari proyek tersebut, termasuk menjadi pembeli gas. “Saya tidak mau. Kalau tidak salah dilanjutkan Pertamina. Awalnya memang kami dan Pertamina joint di situ,” kata Sofyan.

Proyek Terminal Regasifikasi LNG ini sendiri merupakan gagasan Grup Kalla yang kerjasamanya ditawarkan kepada Pertamina pada 2013.  Ketertarikan Grup Kalla membangun proyek ini diawali data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kajian Wood MacKenzie mengenai prospek pasokan gas tahun 2013–2030. Data tersebut menunjukkan Jawa bagian barat akan mengalami defisit neraca gas karena berkurangnya dan akan habisnya cadangan gas dari Sumatera serta meningkatnya permintaan gas.