BREAKINGNEWS.CO.ID - Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur Papua batal menghadiri jadwal pemeriksaan sebagai saksi. Rencananya, siang ini penyidik akan melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan penganiayaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Muhammad Gilang Wicaksono. 

Pembatalan agenda pemeriksaan disampaikan kuasa hukum pihak Pemerintah Provinsi Papua, Stefanus Roy Rening di Markas Polda Metro Jaya, Senin 11 Februari 2019. Rou beralasan karena ada kegiatan lain, sehingga yang bersangkutan tidak bisa hadir. "Yang bersangkutan harus mendampingi Gubernur Papua yang baru tiba dari Surabaya. Makanya mempersiapkan jadwal berikutnya," kata Roy. 

Roy juga meminta kedepan agar pemeriksaan dilakukan di Jayapura. Hal tersebut karena setidaknya ada 20 orang yang mendampingi Gubernur Papua saat kejadian, sehingga akan memakan waktu lama jika satu persatu terbang ke Jakarta. "Maka tadi saya mengusulkan agar penyidik mempertimbangkan agar penyidikan terhadap saksi saksi itu di Jayapura," ujarnya.

Roy melanjutkan kapan agenda pemeriksaan ulang akan dilakukan dirinya belum tahu. Hingga kini hal tersebut masih terus dikomunikasikan.

"Mengingat bahwa semua mereka adalah pejabat, anggota DPR, kepala dinas, Sekda dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi kita mengusulkan, tapi belum dijawab karena akan dikooridnasikan oleh pimpinan," kata Roy.

Seperti diberitakan, Gilang adalah orang yang diduga dipukul saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2019 malam.

Sejumlah orang dari Pemprov Papua datang menghampiri Gilang karena tidak terima difoto. Mereka sempat menanyakan identitas Gilang. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap 'menghujani' bogem mentah.

Akibatnya, wajah Gilang mengalami luka memar dan sobek. Korban lantas melapor ke Polda Metro Jaya, Minggu, 3 Februari 2019. Kemudian, pihak Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebab, di dalam HP pegawai KPK yang sempat diperiksa pihak pemprov, terdapat pesan jika salah satu pejabat ada yang akan melakukan tindak suap.

"Isi pesan WhatsApp terlapor sempat dibaca. Ada kata-kata yang berisi akan ada penyuapan yang dilakukan Pemprov Papua. Faktanya tidak ada penyuapan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol R.Argo Yuwono.

Atas dasar itu, pihak Pemprov Papua melalui Alexander Kapisa melaporkan kejadian ini, atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, Senin, 4 Februari 2019. Dia melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/716/II/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.

Pasal yang dijerat yakni Tindak Pidana di bidang ITE dan pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.