BREAKINGNEWS.CO.ID - Tidak ada nama Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam usulan penerima gelar pahlawan tahun ini oleh Dewan Gelar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie saat hendak menyerahkan beberapa nama calon yang akan diberi gelar pahlawan nasional tahun ini ke Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/11/2018). Jimly datang bersama Ketua Dewan Gelar yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

"Saya mendampingi Pak Menteri selaku Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan RI dalam rangka persiapan 10 November penganugerahan (gelar) pahlawan. Dua nama sudah berkali-kali diajukan, tapi tahun ini tidak diajukan tim TP2GP," kata Jimly.

Jimly mengatakan, ada 6 calon yang diserahkan namanya ke Presiden Jokowi. Namun Jimly belum bisa menyebut beberapa nama yang diajukan tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Istana Kepresidenan untuk mengumumkan langsung nama yang akan diberi gelar pada 9 November 2018, sehari sebelum peringatan Hari Pahlawan.

"Belum bisa diumumkan hasilnya, karena pada saatnya nanti tanggal 9 November biasanya penganugerahan di situ Mensesneg akan mengumumkan, bukan kita. Kita hanya memberi masukan hasil penelitian selama setahun," katanya.

Jimly mengatakan, pihaknya memang mendapat banyak pertanyaan soal apakah Soeharto dan Gus Dur akan diusulkan untuk diberi gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Tapi Jimly memastikan, kedua nama itu belum dimasukkan sebagai calon tahun ini.

"Ya, yang paling banyak pertanyaan itu Gus Dur dan Soeharto. Dua nama itu sudah berkali-berkali diajukan, tapi tahun ini tidak diajukan tim (TP2GP)," katanya.

Jimly juga menjelaskan, proses seleksi untuk pemberian gelar pahlawan nasional itu ada di Kementerian Sosial. Kemudian ada Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang akan meneliti dan kemudian mengerucutkan nama-nama yang diusulkan.

"Ada di undang-undang gelar sudah menyebut itu dan prosesnya bukan di kami, tapi di Kementerian Sosial, ada TG2GP yang meneliti, nanti terakhir diserahkan ke Dewan Gelar. Dewan Gelar kemudian lapor ke Presiden," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Gelar Ryamizard Ryacudu mengatakan, keputusan untuk memberikan gelar terhadap calon yang diajukan ada di tangan Presiden Jokowi. "Iya (Presiden yang putuskan)," katanya.

"Tapi kan bisa berkurang, bisa lebih, tidak boleh diumumkan dulu," pungkasnya.