BREAKINGNEWS.CO.ID - Terpilihnya Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk menggantikan Asman Abnur, mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni.

Politisi dari Partas Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menilai, sebagai perwira tinggi kepolisian, Syafruddin termasuk sosok yang bersih. Pengalamannnya sebagai Wakapolri yang memiliki peran mengatur sumber daya manusia di institusi Polri merupakan salah satu gambaran jelas atas prestasinya.

“Syafruddin sosok yang bersih dan berpengalaman mengatur institusi besar dengan jabatannya sebagai Wakapolri. Kita berharap dan yakin Syafruddin mampu meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Asman terkait reformasi birokrasi khususnya di lingkungan aparatur negara,” kata Sahroni saat menghadiri pelantikan Syafruddin di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Sahroni berharap dengan pengetahuan di bidang hukum, syafruddin diharapkan mampu menjadikan para PNS menjadi lebih bersih, khususnya dari kasus korupsi. Sahroni mengakui bahwa perilaku koruptif di lingkungan PNS saat ini masih tetap menjadi permasalahan yang belum juga dapat terselesaikan.

Indonesian Corruption Watch sebelumnya merilis data yang menyebutkan PNS di Pemerintah Daerah menjadi aktor pelaku korup terbanyak selama tahun 2017. Sedikitnya ada 456 PNS di daerah yang terjerat kasus korupsi di tahun 2017, meningkat drastis dari tahun 2016 dengan angka yang terkena kasus korupsi sebanyak 217 PNS.

“Berbekal pengalaman Syafruddin sebagai penegak hukum, kita berharap para aparatur negara di bawah kepemimpinannya akan lebih bersih. Jangan lagi ada PNS yang terlibat kasus korupsi, dan reformasi birokrasi akan berjalan lebih baik,” kata Sahroni. Syafruddin dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menpan-RB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/8) pagi. Ia menggantikan Asman Abnur yang mengundurkan diri dari kabinet kerja.

Adapun Asman menyadari posisinya sebagai kader dari Partai Amanat Nadional (PAN) akan membebani Jokowi. Pasalnya, kata Asman, partainya memilih tuntuk tidak berkoalisi mengusung kembali Jokowi sebagai presiden, melainkan bergabung dengan koalisi yang mengusung calon presiden lain. "Saya juga merasa karena PAN tidak mendukung Pak Presiden, tentu kehadiran saya di Koalisi Indonesia Kerja ini juga tidak baik secara etika," tandasnya.