BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Badan perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta perusahaan Susu Kental Manis (SKM) untuk menghentikan penyiaran iklan SKM yang masih memaparkan SKM sebagai susu dan satu-satunya sumber gizi di seluruh media baik siaran maupun siber.
 
Bambang pun mendorong BPOM untuk melakukan sosialisasi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 kepada pelaku industri SKM dan mendesak agar peraturan tersebut diimplementasikan dalam proses produksi SKM.
 
"Mendorong BPOM bersama Kepolisian untuk menindak tegas pelaku industri yang tidak mematuhi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018, khususnya terkait label kemasan, cara penyajian, dan iklan produk tersebut yang disiarkan di media siaran," ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/11/2018). 
 
Selanjutnya Bambang mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama BPOM dan Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan membuat infografis yang dapat disebarluaskan melalui media siber dan siaran terkait larangan dan bahaya penggunaan SKM sebagai susu pengganti Air Susu Ibu (ASI).
 
Hal tersebut kata Bambang guna mengubah persepsi masyarakat yang sudah menganggap SKM adalah susu yang bernutrisi mengingat telah banyak kasus ditemukan balita menderita gizi buruk akibat mengonsumsi SKM. 
 
Sebelumnya, BPOM menerbitkan aturan label pangan olahan yang termasuk di dalamnya mengatur susu kental manis (SKM). Dalam aturan yang baru, BPOM mempertegas posisi SKM sebagai salah satu kategori produk susu serta ketentuan-ketentuan penggunaannya.
 
Penerbitan aturan tersebut mengakhiri polemik SKM yang terjadi di masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
 
"Selama ini peraturan tentang label mungkin agak membingungkan karena berada di banyak tempat, hari ini disatukan dalam satu Perka BPOM," kata Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/10/2018).
 
Adapun aturan ini terkandung dalam Peraturan Kepala (Perka) BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, yang merupakan revisi Peraturan BPOM Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
 
Aturan ini sekaligus memperjelas ketentuan label produk susu kental manis. Dalam aturan yang baru, BPOM kembali menegaskan bahwa susu kental manis merupakan kategori produk susu.
 
Hal ini sesuai aturan yang sudah berlaku selama ini baik secara nasional maupun internasional. Beberapa waktu terakhir, sebagian pihak menggulirkan pernyataan yang berupaya mengaburkan posisi SKM dengan menyatakan produk ini bukan susu atau tidak memiliki kandungan susu.
 
Penny menegaskan, adanya peraturan BPOM yang baru diharapkan bisa meluruskan informasi yang simpang siur sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar. "Susu kental manis itu aman tapi bukan sebagai pengganti ASI," kata Penny.
 
Perka BPOM Nomor 31/2018 mewajibkan produsen mencantumkan beberapa hal pada label susu kental manis agar masyarakat dapat memanfaatkan produk ini sesuai fungsinya. Pada label SKM, produsen wajib mencantumkan keterangan bahwa “SKM tidak untuk menggantikan air susu ibu (ASI), tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan, serta tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi”.
 
Ketentuan-ketentuan dalam label kemasan SKM tersebut lebih tegas dan lebih detail dibandingkan aturan sebelumnya di mana label SKM hanya diwajibkan mencantumkan kalimat “tidak cocok untuk untuk bayi sampai usia 12 bulan”.
 
Aturan label yang lebih ketat itu dibuat untuk menghindari penggunaan SKM oleh masyarakat sebagai pengganti ASI. Padahal, bayi pada usia tertentu sangat membutuhkan ASI yang tidak bisa digantikan oleh kategori produk susu manapun.
 
Penny menuturkan, terbitnya Perka No 31/2018 sekaligus menganulir Surat Edaran Nomor HK.06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018 tentang Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya yang dikeluarkan pada 22 Mei 2018. Menurutnya, setelah Perka BPOM terbit maka surat edaran tersebut sudah tidak berlaku lagi.