BREAKINGNEWS.CO.ID -  Pengamat intelejen Suhendra Hadikuntono beserta rombongan mengunjungi Aceh dan menemui sejumlah tokoh di provinsi paling barat Indonesia tersebut. Sosok pertama yang ditemui calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari unsur professional tersebut adalah Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud.

Suhendra secara resmi diterima pimpinan non structural warga Aceh itu di Meuligo Wali Nanggroe, Aceh Besar. "Selain menghadiri hari santri, silaturahmi Aceh ini juga membahas soal situasi di Aceh pasca-pemanggilan mantan Panglima GAM Muzakir Manaf oleh Komnas HAM," ujar Suhendra seperti rilis yang diterima Kamis   (24/10/2019).

"Saya merasa perlu menyampaikan bahwa ide pemanggilan mantan Panglima GAM tersebut bukan agenda pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi. Itu tak lain karena beliau menjunjung tinggi kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dan GAM”.  

"Setelah menerima telepon tentang situasi terkini di Aceh, saya langsung turun. Kita tak ingin Aceh kembali bergejolak," lanjut Suhendra.

Seperti diketahui, Suhendra menjadi  satu-satunya tokoh  memberi respon cepat atas pemanggilan  Muzakir Manaf oleh Komnas HAM belum lama ini. Ia menilai pemanggilan itu akan membuka luka lama, bahkan ibarat membangunkan macan tidur.

Akibat pemanggilan demikian, reaksi masyarakat lokal cenderung memberi penolakan.  Hal itu berdasarkan pernyataan salah seorang warga bernama Rasyid yang mengatakan bahwa,   para mantan kombatan GAM siap kembali mengangkat senjata menyusul keluarnya pemanggilan tersebut

Usai pertemuan dengan Tengku Malik Mahmud, dan pernyataan yang dikeluarkan oleh Suhendra, perlahan suasana daerah Aceh kembali tenang

Pernyataan Suhendra tersebut mendapat apresiasi dari Tengku Malik Mahmud dan mengundangnya berkunjung negeri Serambi Makkah tersebut.

Dalam pertemuan empat jam yang berlangsung akrab tersebut  banyak masukan  yang disampaikan oleh  Malik Mahmud. Intinya, dirinya sepakat dengan Suhendra agar semua pihak tak lagi mengungkit luka lama di Aceh yang sudah terkubur sejak Perjanjian Helsinki, 15 Agustus 2005. "Mari menatap masa depan, jangan ungkit luka lama," ujar Malik.