BREAKINGNEWS.CO.ID-Pembahasan mengenai penetapan tarif moda transportasi mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) terus dilakukan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Pembahasan itu dikebut mengingat masa operasional kedua transportasi sudah semakin mendekati target yang ditentukan.

Namun sayangnya hingga kini pihak DPRD DKI Jakarta belum juga menyepakati besaran tarif MRT dan LRT Jakarta yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lantaran dianggap terlalu murah. Terlebih untuk LRT Jakarta dengan besaran subsidi tidak sebanding dengan jarak tempuh yakni 5.8 km saja.

“Pertimbangannya masih tinggi ya. MRT Rp31 ribu dan LRT yang cuma 5.8 kilometer itu tarifnya keekonomian Rp41 ribu jaraknya pendek, masyarakatnya bayar Rp6 ribu berarti subsidinya Rp31 ribu,” ujar Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso di kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (18/3/2019).

Menurut Santoso, sebelum tarif disepakati anggota dewan wajib mengetahui secara rinci apa penyebab tarif MRT dan LRT besar dan besaran jumlah public service obligation (PSO) yang diberikan. Pasalnya saat perencanaan pembangunan, Pemprov DKI tidak ada wacana pemberian subsisi besar pada MRT maupun LRT.

Pemberian subsisi pada MRT dan LRT terlalu besar dianggap akan membebani Pemerintah mengingat subsidi bukan saja pada kedua moda transportasi tersebut tapi juga pada bus Transjakarta yang sudah lebih dulu berjalan. Ia pun berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melakukan kahian komprehensif terhadap subsisi MRT dan LRT agar tidak menyedot fiskal terlalu besar.

“Ke depan kalau pemerintah mau menggalakkan transportasi massal, kajiannya benar-benar dilakukan dengan komprehensif kemudian termasuk infrastruktur dan alat-alat penunjangnya juga kalau bisa dicari yang harganya lebih kompetitor lah. kan LRT saja 1 kilometer harganya 400 miliar lho. itu 1 senti berapa ratus juta, saya melihatnya ada pemborosan,” tutupnya.