JAKARTA - Jabatan Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar sempat 'digoyang' sejak menyandang status tersangka dari kasus dugaan korupsi e-KTP. Beberapa elite dan senior Golkar sempat meminta Setnov mundur dari posisi orang nomor satu di partai berlambang Beringin itu.

Penyebabnya, dengan status tersangka yang disandangnya, Setnov dipandang membuat citra Golkar semakin turun jelang Pemilu 2019. Tetapi, posisi Setnov sebagai ketum Golkar kembali aman setelah status tersangka tersebut otomatis gugur pasca hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar memutuskan penetapan tersangka masalah korupsi e-KTP terhadapnya tidak sah.

Setnov juga kembali mantap memimpin Golkar. Dia langsung lakukan revitalisasi struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Salah satu posisi yang dirombak yaitu Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang diisi Yorrys Raweyai yang keras meminta Setnov mundur. Tempat Yorrys digantikan oleh Letjen (purn) Eko Wiratmoko.

Putusan itu juga mendapat dukungan penuh dari Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Menurut Agung,  Setnov ingin ada kekompakan serta kesolidan di partai Golkar.

"Jadi masalahnya perlu dijaga kekompakan, soliditas, salah satu terjadinya penurunan elektabilitas kemarin juga karena ada gonjang-ganjing di kalangan internal salah satunya itu, " kata Agung selesai menjumpai Setnov di Kompleks Parlemen, Kamis (12/10/2017).

Agung mengakui sangat memahami  maksud Setnov tersebut. Dia menegaskan bahwa Golkar memang memerlukan kekompakan dari seluruh unsur partai. Dia juga mengharapkan para elit Golkar tidak memberikan pernyataan yang kontraproduktif.

"Saya mendukung apa yang telah dilakukan oleh Pak Novanto dan DPP Partai Golkar. Meskipun saya tadi bicara dengan beliau masih akan tetap dilanjutkan revitalisasi itu pada sebagian bidang yang lain, " tutur Agung.

Tidak hanya kali ini saja Agung Laksono memberi dukungan kepada Setnov. Senior di Partai Golkar itu tercatat selalu mendukung Setnov walau didera isu tak sedap. Di saat sejumlah elite Golkar mengaku rapat Pleno Golkar meminta Setnov mundur dan menunjuk Plt Ketum, Agung malah membantahnya ada keputusan itu. Agung memohon pada setiap kader Golkar tidak untuk asal bicara.

"Tidak ada keputusan DPP yang meminta agar Pak Novanto mundur dari jabatannya apalagi sampai menunjuk Plt ketua umum partai, " kata Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/9).

"Itu hanya sebuah rekomendasi belum menjadi sebuah keputusan. Saya kira semua harus bijak menyikapi persoalan ini, jangan memancing di air keruh, yang pada akhirnya membuat gaduh dan merusak soliditas partai yang sudah dibangun," katanya.

Dia menyayangkan kalau ada tindakan dari elite partai yang memanipulasi rekomendasi dari kajian elektabilitas. Sebab, kata Agung, belum ada pembahasan lebih lanjut tentang hasil rekomendasi itu.

Selang sehari setelah Setnov dijadikan tersangka oleh KPK pada Senin (17/7), Agung Laksono muncul meminta semua pihak tidak memanfaatkan momentum penetapan tersangka Setnov untuk merebut jabatannya sebagai Ketua DPR atau Ketum Golkar. Agung menyarankan, kader di DPR dan partai untuk tenang serta menjunjung tinggi proses hukum, tidak ngebet 2 kursi empuk yang dijabat Setnov.

" Saya minta jangan lah menggunakan momentum ini untuk memuaskan isi kehendak hatinya, syahwat politiknya, mau merebut posisi ketua DPR, merebut kursi Ketum Golkar, " kata Agung di Komplek Parlemen, Selasa (18/7).

Waktu itu, Agung menyatakan, tidak ada perubahan jabatan Setnov di DPR atau di Golkar. Dia juga membantah munculnya wacana Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) untuk ganti Setnov sebagai pucuk pimpinan di Partai Golkar.

"Sehingga tidak perlu ada perubahan, tidak perlu ada usulan Plt, munaslub, karena kalau itu sudah saatnya terjadi ya laksanakan. Tergantung perkembangan hukum yang ada," katanya.

Selanjutnya, mantan Ketua DPR ini mengharapkan, seluruh kader mengedepankan azas praduga tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan status hukum Setnov berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Tidak hanya itu, waktu pengesahan RUU Pemilu di paripurna DPR yang dilakukan Setnov menjadi polemik, Agung juga keluar membela Setnov. Waktu itu polemik berlangsung karena Setnov yang notabene yaitu tersangka korupsi proyek e-KTP mengetuk palu tanda RUU Pemilu resmi disahkan menjadi UU.

Saat itu Agung menyatakan status Setnov jadi tersangka belum inkracht. Karenanya tidak jadi masalah Agung mengesahkan RUU Pemilu menjadi UU.

"Ya kan belum inkracht. Enggak apa-apa. Siapa sih yang menyatakan dia bersalah," kata dia usai menghadiri rapat Dewan Pakar di DPP Partai Golkar, Jumat (21/7) lalu.

Dia juga mengingatkan soal kasus korupsi non-budgeter Bulog yang menerpa mantan Ketum Golkar Akbar Tandjung pada 2002.

"Dulu pak Akbar Tanjung juga sampai selesai. Bahkan diujungnya bebas. Coba kalau diturunkan, tiba-tiba bebas dan akhirnya menang, jangan keliru sampai tahun 2014 kita menang," tegas Agung Laksono.

BREAKINGNEWS.CO.ID