BREAKINGNEWS.CO.ID - Terkait dengan vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada pemimpin Jemaah Ansharut Daulah (JAD), Aman Abdurrahman pada Jumat (22/6/2018), Amnesty Internasional (AI) menganggap bahwa hal tersebut menunjukkan kalau hukum di Indonesia masih sangatlah cacat.

"Sistem peradilan pidana di Indonesia masih sangat cacat," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam siaran pers, Jumat (22/6). Setelah melalui proses peradilan, hakim menyatakan Aman dapat dibuktikan bersalah dalam kasus bom Sarinah, bom gereja Samarinda, hingga penusukan polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat, serta serangan teror lainnya di Indonesia selama kurun waktu sembilan tahun terakhir.

Usman mengakui serangan mematikan terhadap warga sipil merupakan hal yang sangatlah mengerikan dan pemerintah Indonesia memiliki hak mengejar serta mengadili pelaku. "Akan tetapi, pemberian putusan hukuman mati terhadap pelaku, termasuk narapidana teroris, jelas tidak memberi efek jera yang besar. Hal tersebut sudah berulang kali terbukti," kata Usman.

Ia kemudian menekankan bahwa sanksi ini tidak mematuhi hak untuk hidup dan merupakan hukuman paling kejam serta tidak manusiawi "dan merendahkan martabat manusia." "Pemerintah sering menjadikan langkah ini menjadi alat untuk memperlihatkan 'kekuatan' mereka di mata masyarakat ketika menghadapi ancaman atau krisis nasional," tutur Usman.

Usman lantas menyoroti berbagai kasus di Indonesia yang berujung hukuman mati. Merujuk pada catatan Amnesty International, ada 26 vonis mati dijatuhkan dari Januari hingga Juni tahun ini, sebagian besar kasus narkoba. Pada 2017, ada 47 orang dijatuhi hukuman mati, 33 di antaranya terjerat kasus narkoba dan 14 lainnya terkait kasus pembunuhan.

Menurut Usman, proses peradilan terhadap narapidana yang menghadapi dakwaan atas kejahatan-kejahatan tersebut di Indonesia kerap diputuskan secara tidak adil hingga hukuman mati dijatuhkan. "Para tersangka sering mengalami penyiksaan pada saat interogasi dilakukan dan pengadilan sering membenarkan 'pengakuan' yang telah tercemar akibat penyiksaan tersebut sebagai bukti," kata Usman.

Menutup pernyataannya, Usman menyatakan, "Para pembuat kebijakan tidak boleh terpengaruh oleh reaksi-reaksi kuat yang muncul pasca serangan kekerasan terjadi. Mereka harus sanggup menghapus hukuman mati."