BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) didampingi tokoh masyarakat agar memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai diperbolehkannya pemberian imunisasi measles rubella (MR) dalam keadaan tertentu.

Bambang juga meminta supaya melakukan pendataan yang valid terhadap wilayah yang belum dilakukan imunisasi atau daerah yang masih rendah cakupan imunisasi MR, serta menggiatkan sosialisasi pentingnya imunisasi MR dan dampaknya apabila tidak diimunisasi kepada orang tua.

"Agar dapat meyakinkan orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anak-anaknya, mengingat masih adanya ketidakpercayaan orang tua terhadap imunisasi MR dan masih banyaknya sekolah yang menolak untuk diadakan pemberian vaksin MR kepada para siswanya di daerah tersebut," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Bambang juga mendorong Komisi IX DPR meminta Kemenkes bersama Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) untuk proaktif menjangkau provinsi-provinsi yang masih rendah cakupan imunisasi MR, terutama daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), guna memenuhi cakupan imunisasi MR minimal 95% di seluruh wilayah Indonesia.

"Mengimbau kepada semua pihak, khususnya orang tua untuk berperan aktif dalam menyukseskan pemberian imunisasi MR kepada anak-anaknya, guna meminimalisir kasus CRS yang terjadi, mengingat dampak dari penyakit tersebut sangat berbahaya dan hanya bisa dicegah dengan cara imunisasi MR," tukasnya.

Diketahui, data dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau terdapat ratusan anak di Provinsi Riau yang hidup dengan kondisi cacat akibat terkena Congenital Rubella Syndrome (CRS) akut yang diakibatkan karena rendahnya cakupan imunisasi measles rubella (MR) di daerah tersebut.
Selain itu jumlah pencapaian program imunisasi Measles Rubella (MR) di Aceh masih terendah di Indonesia. Saat ini hanya sekitar 7 persen dari total 1,5 juta anak yang harus divaksin. Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta Dinas Kesehatan Aceh, Bupati, dan Walikota untuk menunda pelaksanaan imunisasi Measles Rubella (MR) karena menunggu vaksin tersebut dinyatakan kehalalannya. Padahal, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) menyatakan bahwa vaksin tersebut boleh digunakan.