BREAKINGNEWS.CO.ID - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membantah jika mereka kerap memproduksi kabar bohong alias hoax jelang Pilpres 2019. Hal itu mengacu pada rentetan hoax yang terungkap ke hadapan publik mulai dari hoax kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet hingga yang terbaru yakni hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos.

Terkait hal tersebut, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera mengatakan bahwa ada dugaan jika semua hoax tersebut terintegrasi dan terkolerasi.

"Tapi siapa penanggung jawab atas hoax yang muncul itu, Wallahu alam. Tapi itu dugaan dari masyarakat. Masyarakat bisa saja menduga. Kebenaran tentu harus dibuktikan oleh faktual, fakta dan hukum. Tetapi dugaan masyarakat tetap dong bahwa itu berkolerasi. Ada dugaan masyarakat seperti itu," kata Kapitra kepada breakingnews.co.id saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (12/1/2019).

"Apakah itu salah? Ya tidak. Sebuah dugaan dari masyarakat itu tidak masalah. Karena dia (masyarakat) melihat sebuah realitas, lalu mengambil kesimpulan. Artinya menganalisa dan menyimpulkan. Itu hak masyarakat," sambungnya.

Di mata hukum sendiri, kata Kapitra, dugaan seperti juga tidak masalah. Namun, jika melihat pada realitasnya, jika diproses melalui hukum, dugaan tersebut bisa saja menjadi sebuah kebenaran. Bahkan kebenaran yang absolut.

"Kalau dugaan sih tidak masalah. Tapi realitasnya bagaimana? Kalau ada proses hukum kan dugaan itu bisa mengandung kebenaran. Bisa menjadi suatu kebenaran absolut. Kalau dugaan itu diproses lalu dibuktikan dalam penegakan hukum yang adil. Dan itu pasti tidak akan pernah ada pengakuan. Karena pengakuan itu sendiri akan menjatuhkan sebuah elektabilitas," terangnya.

Seiring dengan adanya rentetan hoax yang muncul kehadapan publik tersebut, Kapitra berpendapat bahwa adanya sebuah keinginan yang begitu menggebu-gebu dalam suatu upaya dan tujuan yang akan dilakukan.

"Sehingga kadang kala, kita melihat ada keputusan antara akal sehat dengan realita. Sebenarnya itu saja. Orang punya ambisi ok, tapi harus tetap ada pemandu untuk mencapai tujuan. Sehingga etika, agama dan norma-norma hukum serta sosial itu tidak terlanggar," pungkas Kapitra.