BREAKINGNEWS.CO.ID – Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu RI) masih merundingkan waktu kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (Mbs) dengan pemerintah Saudi. Sebelumnya dikabarkan, Mbs batal singgah di Indonesia dalam agenda kunjungannya ke wilayah Asia Tenggara.

"Sampai saat ini kami masih terus berkomunikasi untuk bisa tentukan tanggal yang tepat baik buat pihak Saudi dan Indonesia demi merealisasikan kunjungan tersebut," kata juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Kamis (21/2/2019). Awalnya Malaysia dan Indonesia masuk dalam daftar negara yang akan dikunjungi MbS dalam tur perdananya ke Asia. Negara yang tadinya akan dikunjungi adalah Pakistan, India, Cina, kemudian Malaysia dan Indonesia.

Akan tetapi, bebeberapa hari sebelum kunjungan tersebut, pemerintah Saudi mengumumkan penundaan kunjungan MbS ke Malaysia dan Indonesia. Alasannya karena urusan domestik mendadak. "Sebenarnya (penundaan kunjungan) ini suatu hal yang biasa. Informasi yang kami terima, penundaan dikarenakan ada agenda urgent yang harus dilakukan," kata Arrmanatha.

Tidak hanya menunda kunjungan ke Malaysia dan Indonesia, MbS juga mempersingkat lawatannya ke Pakistan, India, dan Cina. Selama dua hari di Islamabad, MbS menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama, serta menaruh investasi sebesar 20 miliar dolar AS atau sekitar 282 triliun rupiah bagi Pakistan.

Tidak hanya itu saja, penerus takhta kerajaan Saudi itu juga membebaskan sebanyak 2.107 orang Pakistan yang menjadi tahanan di negaranya. Di India, MbS disebut sepakat memperkuat kerja sama anti-terorisme dan memperluas kerja sama investasi yang mampu mencapai nilai 100 miliar dolar AS atau sekitar 1.407,1 triliun rupiah.

MbS juga dikabarkan sudah tiba di Beijing, Cina, hari ini sebagai penutup lawatannya ke Asia. Dikutip dari AFP, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan inisiatif kerja sama infrastruktur kawasan yang dikenal dengan One Belt One Road akan menjadi salah satu fokus agenda pertemuan MbS dengan Presiden Xi Jinping.