BREAKINGNEWS.CO.ID - Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan, mendesak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar tidak menggunakan diskresi berdasarkan landasan UU No. 30/2014 Tentang  Admin Negara untuk mengatur ojek online (Ojol) sebagai angkutan umum. Pasalnya, ketentuan mengenai angkutan umum secara jelas dan rinci diatur dalam UU Nomor 22/2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan.

Edison menegaskan, ITW tidak mempersoalkan tentang aplikasi yang digunakan oleh angkutan umum. Tetapi pasal 137 UU No 22/2009 mengatur secara jelas bahwa sepeda motor hanya boleh untuk angkutan orang. Sedangkan pasal 138 ayat 3 angkutan umum orang/barang hanya dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Kemudian pasal 140 menjelaskan tentang syarat kendaraan angkutan umum.

"Setiap angkutan umum harus memenuhi enam jenis standard pelayanan minimal yang meliputi di antaranya keamanan, keselamatan, kenyamanan," teramg Edison kepada Breakingnews.co.id, Senin (14/1/2019).

Menurutnya, pemerintah harus menyesuaikan jumlah angkutan umum dengan kebutuhan dan tidak saling bersinggungan.

Atas dasar itu pula, tidak ada alasan Kemenhub untuk mengatur ojol yang akan diterbitkan pada Maret 2019 mendatang. Selain tidak memenuhi syarat, juga tidak sesuai amanat UU No 30/2014. "Karena sepeda motor sudah sangat jelas diatur dlm UU No 22/2009, adalah sebagai angkutan orang bukan angkutan umum," imbuhnya.

Edison Siahaan. Kebijakan Menhub soal aturan ojol bisa menuai konflik.

Dengan demikian, lanjutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan UU dan potensi menuai konflik serta tidak sesuai dengan upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas  (Kamseltibcarlantas).

ITW menilai kebijakan Menhub soal Ojol merupakan pelanggaran UU yang didasari ketidakmampuan pemerintah melaksanakan  UU No 22 tahun 2009. Sehingga membuat pemerintah kalap dan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

ITW mengingatkan agar pemerintah fokus pada penegakan aturan yang tertuang dalam UU No 22/2009. Artinya, menggunakan sepeda motor untuk angkutan umum adalah pelanggaran hukum. Jika tetap terjadi, maka pemerintah gagal melaksanakan UU.

Edison berharap  pemerintah lebih baik mengubah regulasi UU No 22/2009 jika tetap berhasrat menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum. 

"ITW meminta agar kebijakan pengaturan ojol tidak dilanjutkan. Apabila kebijakan tersebut tidak mau dituding sebagai kebijakan kebijakan yang sarat dengan kepentingan pelaksanaan pilpres pada April 2019 mendatang," pungkasnya.