BREAKINGNEWS.CO.ID - Dalam menindaklanjuti perkara kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memeriksa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin pada pekan depan. Adapapun pemeriksaan Hasanuddin tersebut berkapasitas sebagai saksi untuk tersangka Fayakhun Andriadi (FA). "Informasi dari penyidik TB Hasanuddin diagendakan pemeriksaannya minggu depan sebagai saksi FA," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (29/6/2018).

Adapun nama Hasanuddin kerap disebut sebagai salah satu anggota DPR yang terlibat dan kecipratan uang proyek Bakamla. Hasanuddin sendiri merupakan calon gubernur Jawa Barat nomor urut dua berpasangan dengan Anton Charliyan. Dalam hitung cepat versi sejumlah lembaga survei, dirinya dipastikan kalah dalam pertarungan di ajang pesta demokrasi lima tahunan itu. Selain itu, ada lagi nama politikus PDIP lainnya yakni Eva Kusuma Sundari dan dua orang lainnya atas nama Bertus Merlas dan Donny Priambodo. Dugaan keterlibatan dan aliran dana kepada TB Hasanuddin ini diungkap oleh Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI) Fahmi Darmawansyah saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan.

Dalam sidang tersebut, Fahmi mengaku pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar, atau enam persen dari nilai total proyek alat satelit meonitoring di Bakamla sebesar Rp400 miliar. Fahmi sendiri disebut sebagai inisiator kasus suap proyek satelit monitoring Bakamla. Uang tersebut diduga telah disalurkannya kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla tersebut.

Febri pun mengatakan jika tim penyidik juga akan mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dan turut menikmati uang haram tersebut. Namun, lembaga antirasuah tersebut saat ini juga tengah fokus merampungkan berkas Fayakhun. "Dugaan keterlibatan tentu fokus terlebih dahulu pada tersangka (Fayakhun)," ujarnya.

Menurut Fabri, pihaknya pun sudah berulangkali memeriksa sejumlah anggota DPR RI terkait dengan kasus tersebut. Mereka yang diperiksa tersebut antara lain yakni politikus Golkar Yorrys Raweyai dan mantan Sekjen Partai Golkar yang kini menjabat Menteri Sosial Idrus Marham. "Pada beberapa saksi di akhir Mei kami klarifikasi terkait proses penganggaran dan dugaan aliran dana," ujarnya. DIrinya pun tak menampik jika selain TB Hasanuddin, penyidik juga akan memanggil sejumlah anggota DPR lainnya. Khususnya, para legislator yang diduga mengetahui rentetan kasus yang terdapat di Badan Kemanan Laut tersebut. "Dalam kasus Bakamla ini, masih dibutuhkan keterangan saksi lain dari DPR," pungkasnya.