BREAKINGNEWS.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sependapat dengan Presiden Joko Widodo perihal kemungkinan pemerintah tak perpanjang izin Front Pembela Islam. Apalagi jika organisasi itu melanggar dan tak sejalan dengan Pancasila.

Menurut Luhut pernyataan Jokowi cukup jelas agar organisasi massa yang beraktivitas di Indonesia, saat ini tidak mengganggu ideologi yang dipegang bangsa Indonesia. Dalam hal ini ia merujuk salah satunya pada Pancasila. “Pancasila dan UUD 1945 itu yang ditekankan oleh Presiden, itu tidak boleh kita ganggu. Kita harus hidup dari situ,” ucap Luhut, Minggu (28/7/2019).

Organisasi yang didirikan Rizieq Shihab itu  kini tengah memperpanjang perizinan agar mereka tetap bisa berkegiatan. FPI diketahui berdiri 17 Agustus 1998 dengan kantor pusat di Jakarta Pusat. Pemimpinnya saat ini masih berada di Arah Saudi sejak 2017. Pemerintah belum memutuskan terkait perizinan ormas Islam ini.

Wiranto Juga Setuju

Sebelumnya, Menko Polhukam, Wiranto meminta masyarakat agar bersabar menunggu nasib FPI ke depan. Sebab, Kemendagri masih berdiskusi dengan berbagai pertimbangan apakah organisasi yang didirikan Rizieq Shihab itu layak aktif atau tidak setelah pengajuan perpanjangan.

"Masyarakat harus sabar bagaimana nanti hasilnya, jadi jangan sampai masyarakat terjebak. Sekarang kita sudah tahu pro dan kontra di masyarakat, tapi tentunya tentu bertunduk pada hukum yang berlaku, hukum-hukum tentang keormasan yang nanti mendasari pemerintah untuk menentukan keputusan keputusan itu," tutur Wiranto.

Mendagri Tak Bisa Jamin

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, juga tidak bisa menjamin izin FPI bakal diperpanjang. Saat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019. Tjahjo menjelaskan, saat ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tengah mengevaluasi SKT yang diajukan FPI.

Evaluasi dilakukan oleh tim terhadap setiap ormas yang kembali mengajukan SKT. Butir penting yang dilihat adalah AD/ART serta komitmennya terhadap Pancasila dan NKRI.

FPI Tetap Optimistis

Namun Sugito Atmo Prawiro, Ketua Bantuan Hukum FPI, optimistis Kemendagri akan memperpanjang izin ormas FPI. Menurut dia tidak ada alasan untuk menolak perpanjangan SKT FPI. Seperti ormas yang lain FPI punya hak untuk hidup dan tumbuh.

Dalam wawancara dengan Associated Press (AP) pada Jumat (27/7), Jokowi membuka kemungkinan tidak akan memperpanjang SKT FPI. "Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam. Asalkan pandangan kelompok-kelompok tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara. 

"Dalam lima tahun ke depan, saya tidak memiliki beban politik sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.