BREAKINGNEWS.CO.ID - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyayangkan adanya jual beli blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik secara bebas. Ia menggap ini jadi salah satu kejadian luar biasa.

“Ini kejadian luar biasa, dokumen negara bisa beredar di pasaran secara bebas,” kata Mardani, dalam.keterangan tertulisnya, Kamis (06/12/2018).

Lebih jauh, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyatakan jual beli blanko KTP elektronik tersebut sudah sampai level berbahaya. Pasalnya, berdasarkan investigasi salah satu media nasional, blangko KTP berbasis elektronik merupakan asli sesuai yang dikeluarkan Dukcapil. “Ini sudah sampai level berbahaya,”ujarnya.

Selain itu, pria kelahiran Betawi ini juga mengatakan harus ada audit terhadap proses pembuatan KTP. Mulai dari pemerintah, sampai vendor yang mengerjakan proyek ini. “Pemerintah melalui BPK atau auditor independen harus segera mengaudit dan menangani secara serius,” katanya.

Inisiator gerakan #2019GantiPresiden itu juga menyesalkan isu ini jelang Pemilu 2019, “Seharusnya Pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini, Rakyat makin di buat cemas karena bisa dimanfaatkan untuk kejahatan,” ucap Mardani.

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi itu juga mengingatkan, permasalahan KTP elektronik sering kali punya dapak besar terhadap kisruh diberbagai Pemilihan Umum (Pemilu) di indonesia. Apalagi, hal ini juga diketahui dalam situasi tahun politik. Dimana, pada April 2019 akan berlangsung Pemilihan calon anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPD RI serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

“Selain bisa dimanfaatkan untuk tindakan kriminal, masalah e-KTP juga berdampak besar terhadap kisruh dan sangkut pemenuhan hak politik warga negara dan bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk menggandakan indentitas,” terang Ketua DPP PKS itu.

Mardani mengatakan DPR akan memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk menjelaskan audit tersebut terkait dengan kasus jual beli blanko KTP elektronik secara bebas tersebut. “Secapatnya Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri dan pihak terkait lainnya untuk menjelaskan masalah ini,” pungkasnya.