JAKARTA-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membatalkan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah tapak DP nol rupiah yang terletak di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Rencananya, Pemprov DKI akan melakukan groundbreaking pada Rabu (28/2/2018).

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno, batalnya groundbreaking itu dikarenakan skema pembayaran rumah tapak miring belum jelas. Oleh karena itu keputusan untuk membatalkan groundbreaking memang harus dilakukan.

"Arahan saya jangan terlalu dipaksakan kalau memang belum ada yang sinkron tunda saja dulu pastikan dari harga dan skema itu kemaren belum ada sinkronisasinya," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Sandi menuturkan, jika groundbreaking dipaksakan nantinya ditakutan memberikan dampak negatif pada masyarakat yang berminat membeli rumah tapak. Masyarakat dikhawatirnya masih pertimbangkan apakah rumah tapak itu program pemerintah atau program swasta.

"Jadi kita harus sinkronkan itu, saya inginnya sih kita jangan terlalu terburu-buru tapi kita pastikan program ini bisa mengentuk keinginan kita memberikan rumah DP nol rupiah kepada masyarakat yang berada di level income atau penghasilan Rp3.7 juta sampai angka Rp7 juta," tutur dia.

Ia menambahkan, skema pembayaran belum pasti lantaran pembangunan melibatkan pihak swasta yakni PT Nusa Kirana yang belum jelas apakah akan menggunakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau tidak.

"Salah satu yang belum sinkron itu apakah ini FLPP atau non FLPP karena kalau FLPP, ada batasan-batasannya nah itu yang harus kita sinkronkan," imbuhnya.

Rumah tapak DP nol rupiah akan dibangun di atas lahan seluas 1.3 hektar meter nantinya akan ada 100 unit rumah. Tiap unit rumah memiliki ukuran 5x9 meter persegi dan terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu dan satu kamar mandi.