BREAKINGNEWS.CO.ID - DPP Organda, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Masyrakat Transportasi Indonesia  (MTI) memberi apresiasi atas  penghapusan surat izin keluar masuk (SIKM) wilayah DKI Jakarta yang ditetapkan pemerintah. Lembaga ini memandang langkah itu sangat positif  karena akan kembali menggairahkan kembali pergerakkan angkutan umum.

Ketiganya sepakat bila industry transportasi   tidak bergerak secara seginifikan, konsekuaensi PHK tidak biasa dihindarkan demi efesiensi. Padahal langkah  presiden menyerukan pemberian stimulus dan keringanan pada pelaku usaha dan masyarakat, agar tidak terjadi PHK.  

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menilai langkah Pemprov DKI meniadakan surat izin keluar masuk (SIKM) akan membuka kembali animo masyarakat menggunakan transportasi umum yang menjamin protokol kesehatan ketimbang memanfaatkan angkutan ilegal pelat hitam.

Peniadaan SIKM memang tidak akan membuat pergerakan masyarakat kembali seperti pada masa normal tetapi setidaknya akan meningkatkan niat masyarakat untuk bepergian dengan tetap menjaga prosedur kesehatan.

Selain itu, masyarakat dari dan menuju Jakarta dapat memilih menggunakan transportasi publik akan lebih baik dari sisi prosedur kesehatan dibandingkan dengan mencari angkutan ilegal.

Pasalnya persyaratannya sama-sama memudahkan para pengusaha angkutan  dapat memahami penerapan SIKM juga sebagai bentuk untuk menjaga warganya dari penularan Covid-19, tetapi mungkin ada cara pelacakan yang lebih baik untuk menggantikan SIKM. “Hal ini membuat manajemen demand  sangat bagus, namun  tidak menghilangkan niatan orang dan mengurangi celah angkutan pribadi yang bertindak sebagai angkutan umum yang selama ini tidak ada penindakan tegas.’ Tandas Ateng

Dalam hal ini, Ateng juga menyoroti prosedur penggantinya yakni Corona Likelihood Metric (CLM) yang belum disosialisasikan dengan jelas. Banyak yang masih belum mengetahui prosedurnya dengan baik. Secara teknis hal ini harus menunggu peraturan gubernur diterbitkan.

Secara garis besar, Ateng menggambarkan pengguna angkutan umum cukup naik pada era normal baru, karena masyarakat sudah memulai aktivitas secara normal, dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. "Saat ini  ini okupansi 20-30 persen, kalau masa PSBB itu kan bener-bener tinggal 10 persen. Untuk itu  kami tidak mematok target yang spesifik setelah ditiadakan," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Organda berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memperluas buy the service pelayanannya. Hal ini juga terkait ketersediaan bus dan dampak adanya penurunan pendapatan karena keterbatasan mengangkut penumpang.

Hal sedana juga disampaikan , Sekretaris Jenderal Masyrakat Transportasi Indonesia (MTI), Harya S. Dillon, menyatakan dukungan terhadap usulan DPP Organda tersebut.  Menurutnya membebani pengusaha dan pekerja angkutan bertolak belakang dengan semangat gotong-royong di masa yang sulit ini. Seharusnya Kementerian yang bertanggung jawab atas kesehatan memahami betul arahan dari Presiden Jokowi. “Kita ketahui Presiden menyerukan pemberian stimulus dan keringanan pada pelaku usaha dan masyarakat, bukan sebaliknya. Sangat ironis masyarakat yang terhantam krisis justru dibebani biaya pemeriksaan kesehatan ketika anggaran untuk kesehatan baru terserap kurang dari 7 persen. “ ungkap Dilon

MTI   juga mengingatkan  kekhawatiran pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Menteri Keuangan, bahwa  pertumbuhan ekonomi terancam memasuki zona negatif.  Dalam hal ini sector transportasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian. “Sangat ironis apabila masalah biaya rapid testing memperdalam dampak krisis. bahka…