BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa tuntutan 8 tahun penjara kepada terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Eni Maulana Saragih oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah sebanding dengan sikap kooperatif yang ditunjukannya selama menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan dan persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.

“Tuntutan 8 tahun penjara kepada terdakwa sebagai bentuk pengharagaan terhadap sikap kooperatif yang ditunjukannya selama ini. Kalau kita lihat pasal yang dikenakan Eni Saragih itu ancaman pidannya seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Nah kalau tuntutanyan 8 tahun penjara, itu artinya kurang dari setengah tuntan yang seharusnya,” jelas Juru Bicara KPK, Februi Diansyah di Gedung KPK pada Rabu (6/2/2019).

Febri mengakui bahwa permohonan justice collaborator (JC) Eni ditolak oleh jaksa KPK. Menurut dia, salah satu syarat diterimanya pengajuan JC adalah yang bersangkutan bukan pelaku utama. Sementara Eni sendiri sangat berperan dalam kasus ini. Menurut Febri hal ini yang menjadi poin utama JPU menggugurkan permohonan JC dari Eni Saragih.

“Kita belum tahu nanti hakim bagaimana pendapatnya, hakim tentu punya kewenangan juga untuk menilai hal tersebut, maka tentu saja kami tidak bisa mengabulkan JC itu," ungkapnya.

Sementara disisi lain Eni Saragih mengaku kalau dirinya tak menyangka jika JPU menuntutnya dengan 8 tahun penjara. Dirinya mengaku kaget dan merasa tak dihargai oleh JPU pada KPK, mengingat dirinya merasa sudah berlaku sekooperatif mungkin dalam kasus ini. "Saya memang cukup kaget, karena saya merasa sudah kooperatif, menyampaikan semua apa yang saya rasakan, saya dengar kepada KPK," ujar Eni seusai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/2).

Menurut Eni, sejak awal dia telah bersikap kooperatif dengan menyampaikan keterangan sesuai dengan fakta. Dia juga mengakui menerima uang kepada majelis hakim. Selain itu, Eni juga telah menyatakan kesediaan untuk mengembalikan uang yang dia terima kepada negara. Namun, Eni merasa sikapnya tersebut tidak dihargai oleh jaksa.

Eni Maulana Saragih yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar tersebut dinilai terbukti menerima suap Rp 4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Selain itu, Eni juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan 40.000 dollar Singapura. Sebagian besar uang tersebut diberikan oleh pengusaha di bidang minyak dan gas. Eni dituntut 8 tahun penjara dan membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Eni juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 10,3 miliar dan 40.000 dollar Singapura.