BREAKINGNEWS.CO.ID - Sidang lanjutan kasus perjudian online yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sempat memanas lantaran salah satu saksi ahli yang dihadirkan, Arbijoto mendebat Jaksa Penuntut Umum (JPU), Frederik Aldhar di ruang sidang. Arbijoto yang mantan Hakim Agung tidak berkenan dengan pertanyaan JPU Frederik Aldhar terkait pendapatnya tentang pembuktian terhadap terdakwa perjudian online. 

Sidang kasus ini menghadirkan dua saksi ahli pidana. Saksi ahli lain yang dihadirkan adalah DR Dwi Seno Widjanarko, SH, MH yang menegaskan, bahwa pembuktian perjudiaan online wajib dilakukan menggunakan sistem online atau digital forensik. Tidak bisa pembuktian dakwaan perjudiaan online dilakukan secara konvensional seperti judi koprok, gaple, remi dan lainnya.

“Dakwaannya juga harus bisa dibuktikan ada uangnya, ada bandarnya, pemainnya. Kalau tidak bisa dibuktikan secara asli, maka sesuai KUHP Pasal 81 harus diabaikan,” ujar Dwi Seno Widjanarko di PN Jakarta Utara, Selasa (4/2/2020). 

Seno Widjanarko berpendapat, sesuai dengan UU No. 11 tahun 2008 dakwaan perjudiaan harus ada uang yang dipergunakan buat judi/dipertaruhkan, ada bandarnya dan ada pula pemainnya.

“Kasus ini adalah Lex spesialis derogat legijenerale yaitu sesuatu hukum yang khusus harus mengesampingkan hukum yang umum. Artinya UU tentang Perjudiaan Konvensional tidak bisa diterapkan pada perjudian online. Pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 tentang Perjudian Online bukan pasal 303 KUHP,” kata Seno Widjanarko yang juga Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Trisakti.

Dalam persidangan, kuasa hukum empat terdakwa perjudian online, Alvin Lim, SH, MSc, CFP menanyakan, "Apakah dakwaan penjualan rekening tabungan di Bank BCA dalam BAP yang dipalsukan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pidana."

Seno Widjanarko balik menanyakan. "Apakah rekening tabungan itu legal atau ilegal? Kalau rekening tabungan itu legal, maka bukan sebagai pelanggaran pidana. Tetapi harus dibuktikan secara lengkap," kata Seno

Alvin Lim, memberikan keterangan kepada media bahwa kasus ini jelas sudah dibuat terang oleh saksi ahli bahwa selain penerapan pasal yang salah ada dugaan rekayasa oleh penyidik dan tidak adanya alat bukti sah. "Ini agar jadi pelajaran bagi penyidik Polda Metro Jaya dan Jaksa Peneliti Kejati untuk tidak sembarangan menahan orang tanpa proses penyidikan yang sesuai hukum formiil dan materiil. 

Advokat Tandry Laksana yang mendampingi Alvin Lim, mengatakan bahwa selain melakukan pembelaan, empat oknum penyidik yang diduga melakukan BAP berkas palsu juga sudah dilaporkan ke SPK Polda Metro Jaya untuk diproses atas perbuatannya. "Kapolda yang baru seharusnya memeriksa dan mendisiplinkan oknum penyidik karena mencoreng citra Polri yang baik," ucapnya. 

Pembelaan itu disebut Alvin Lim, merupakan tanggung jawabnya sebagai Lawyer untuk memperjuangkan keadilan. Alvin menghimbau agar masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi agar tidak takut memperjuangkan bak-haknya walau mendapat ancaman sekalipun. "Supaya menghubungi LBH atau kantor hukum terdekat karena pendampingan pengacara merupakan hak setiap warga negara, apalagi bila ancaman 5 tahun keatas wajib disediakan pengacara oleh aparat penyidik sesuai pasal 56 KUHAP," ucap Alvin yang dikenal gigih memperjuangkan keadilan.

Acara persidangan kasus ini akan dilanjutkan pada Kamis (6/2/2020) dengan agenda pembacaan tuntutan.