BREAKINGNEWS.CO.ID--Presiden Joko Widodo masih memiliki satu hari tersisa dalam penyusunan kabinet kerja 2019-2024. Setelah melakukan pemanggilan 11 nama yang kesemuanya disebut-sebut sudah fix sebagai menteri, Senin (21/10/2019) kemarin, Selasa (22/10) ini Jokowi memanggil lagi nama-nama calon menteri lainnya.

Menariknya, dari sejumlah tokoh yang sudah dipanggil, hingga saat paparan ini ditulis, dari unsur calon menteri perempuan baru tiga yang sudah menghadap. Yakni Sri Mulyani Indrawati, Siti Nurbaya Bakar dan Ida Fawziah. Sri Mulyani dan Siti Nurbaya adalah inkumben menteri. Sri Mulyani menteri keuangan, Siti Nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan.

Jokowi bahkan sudah memastikan menunjuk kembali Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan dan Siti Nurbaya sebagai menteri KLH. Hal tersebut disampaikan oleh keduanya setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa pagi dan siang tadi. Untuk Ida Fawziah, kader PKB yang baru saja dilantik sebagai anggota DPR, baru kali ini menjadi menteri. Namun, belum diketahui pos kementerian apa yang diberikan kepada Ida Fawziah.

Untuk Sri Mulyani, ia  menjadi menteri pertama yang sudah menjelaskan jabatan yang akan diembannya di Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pernyataan Sri Mulyani berbeda dengan para calon menteri yang bertemu dengan Jokowi sebelumnya, di mana sebagian besar masih belum memastikan jabatan yang akan diisinya. Khusus untuk Sri Mulyani, Jokowi memperkenankan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu untuk menyampaikannya kepada media.

Bagi Sri Mulyani, jabatan Menteri Keuangan menjadi yang ketiga dipegangnya. Dia pernah menduduki posisi menkeu era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada 2005 hingga berlanjut ke periode kedua SBY pada 2010.

Sri Mulyani lalu dipilih sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebelum kembali ke Indonesia pada 2016 untuk membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kabinet Kerja sebagai menteri keuangan.

Pastinya, Sri Mulyani Indrawati bukan perempuan satu-satunya yang dipercaya Jokowi-Ma'ruf untuk membantu pemerintahannya lima tahun ke depan. Kemungkinan masih ada beberapa menteri perempuan lagi.

Pada Kabinet Kerja 2014-2019 ada sembilan menteri perempuan. Kesemuanya menempati posisi strategis. Disamping Sri Mulyani yang dipercaya mengurusi sektor keuangan, ke-8 menteri perempuan lainnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Belakangan, Khofifah mundur dari posisi menteri setelah memenangkan Pilgub Jatim, dan posisinya sebagai mensos digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus Gumiwang Kartasasmita sudah dipanggil Jokowi Senin kemarin, dan ada spekulasi ia tetap mengemban amanah sebagai mensos. Agus Gumiwang memang salah satu kader terbaik dari Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, juga termasuk dalam jajaran tokoh yang dipanggil ke Istana Presiden pada hari pertama. Airlangga Hartarto kabarnya akan mengemban jabatan menteri perindustrian dan perdagangan.

Golkar disebut-sebut mendapatkan empat jatah menteri di kabinet kerja 2019-2024 ini. Selain Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita, dua pos menteri lainnya disebutkan akan diisi Zainuddin Amali dan seorang menteri perempuan.

Terkait dengan posisi menteri perempuan untuk Partai Golkar ini, KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) yang merupakan wadah organisasi perempuan Partai Golkar mendukung dan mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo. Hal itu juga sejalan dengan komitmen Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Ketum Partai Golkar telah menyatakan memberikan ruang seluas luasnya untuk kader perempuan bisa berkiprah di kepemimpinan politik.

Ketua KPPG, Hetifah Sjaifudian, dalam penjelasannya menekankan bahwa Kesatuan Perempuan Partai Golkar dan seluruh komponen bangsa akan terus berjuang meningkatkan keterwakilan perempuan yang bermakna dalam setiap sendi kehidupan bernegara demi kemajuan bangsa. Perempuan hendaknya jangan hanya dijadikan alat untuk mendulang suara, namun hendaknya ada perhatian ketika menyusun posisi strategis di legislatif dan Eksekutif.

Presiden Jokowi sendiri cenderung mempertahankan delapan menteri perempuan di periode kedua pemerintahannya. Ini sejalan dengan visi Jokowi yang disampaikannya dalam pertemuan dengan pimpinan DPR dan MPR bahwa ia ingin mempertahankan jumlah menteri perempuan, atau sekurang-kurangnya delapan dengan mempertimbangkan wilayah, timur, barat, dan tengah.